Pendapat Akhir Bupati KSB H Musyafirin Terhadap Penetapan Perda APBD 2023

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H Musyafirin menyampaikan pendapat akhir penetapan Perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pemaparan itu disampaikan Bupati KSB H Musyafirin, dalam rapat paripurna ke-28 DPRD KSB, Selasa (4/10/2022).

Dalam penjelasan, Bupati KSB H Musyafirin menyampaikan terima kasih atas kerja keras banyak pihak, khususnya DPRD KSB yang telah memberikan catatan dan rekomendasi.

Selanjutnya, Bupati KSB H Musyafirin menyampaikan poin-poin yang disimpulkan dari catatan rekomendasi DPRD terhadap Raperda APBD TA 2023.

Dari segi pendapatan daerah, Bupati KSB H Musyafirin mengutarakan 5 poin utama.

Baca juga: DPRD KSB Akan Tetapkan Raperda APBD 2023 Menjadi Perda Bersama Pemda pada Oktober 2022

Pertama, Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, Pemda melakukan upaya Intensifikasi dan eksterntifikasi sumber-sumber PAD.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Keempat, meningkatkan dana bagi hasil dengan provinsi melalui penarikan pajak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) di wilayah KSB.

Kelima, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Terkait belanja darah, kebutuhan sektor pendidikan disebut paling sedikit 20 persen dari belanja daerah.

Belanja urusan kesehatan paling sedikit 10 persen dari belanja langsung SKPD yang menangani fungsi kesehatan.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari Dana Perimbangan melalui DAK.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada desa juga bernilai 10 persen.

Penggunaan Dana Transfer Umum DBH dan DAU digunakan minimal 25 persen untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Sementara, pemenuhan belanja untuk program yang bersumber dana transfer yang bersifat mengikat dialokasikan sesuai petunjuk teknis.

Belanja daerah juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat berakhlak mulia dan perlindungan sosial.

Lebih jauh, aspek pembiayaan daerah digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah termasuk memberi dampak ketenagakerjaan.

Selebihnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dihitung secara cepat dan rasional.

Perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi belanja SKPD, dan realisasi pendapatan daerah daerah.

"InsyaAllah hal tersebut akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah," ujar Bupati KSB H Musyafirin.

(*)