Berita Bima

Nakes Sukarela di Kota Bima Geruduk Kantor Pemerintah: Protes Data BKN, Tuntut Kejelasan Status

para Nakes sukarela Kota Bima mengganggap kebijakan upah kinerja seperti diperbudak secara modern oleh pemerintah

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Senin (3/10/2022) karena tidak mengakomodir dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela di Kota Bima menggeruduk sejumlah OPD di Pemerintahan Kota(Pemkot) Bima.

Nakes sukarela ini menganggap Pemkot Bima tidak mengakomodir Nakes sukarela dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kronologinya ratusan Nakes ini mendatangi kantor DPRD Kota Bima, kemudian ke kantor Dikes Kota Bima dan terakhir ke kantor BKPSDM Kota Bima.

Baca juga: Ratusan Nakes Non PNS di Kota Bima Terancam Tidak Bisa Ikuti Seleksi Rekrutmen PPPK 2022

Mereka memulai aksinya pukul 09.00 WITA, Senin (3/10/2022).

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela Puskesmas Se-Kota Bima ini menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, meminta kejelasan terkait Surat Keputusan (SK) tenaga kesehatan sukarela Puskesmas se-Kota Bima yang diterbitkan bukan surat pengantar.

Kemudian menuntut Wali Kota dan Setda Kota Bima agar mengeluarkan kebijakan untuk tenaga kesehatan sukarela diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak.

Menuntut agar tenaga kesehatan sukarela Puskesmas se-Kota Bima, agar bisa masuk pendataan administratif BKN.

Lalu menuntut agar dapat menerima upah yang bersumber dari dana APBD.

Menuntut Dinas Kesehatan Kota Bima, melakukan transparansi terkait pengangkatan tenaga kontrak yang baru masuk.

Seorang Nakes orator Lili menyatakan, mereka telah menyandang status tidak jelas.

Kondisi saat ini, sambung dia, para Nakes sukarela Kota Bima diperbudak secara modern oleh pemerintah.

"Ini merupakan sistem perbudakan modern yang menimpa para Nakes sukarela. Makanya kami menuntut kejelasan," tegasnya.

Baca juga: Insentif Nakes Vaksinator Covid-19 di Bima Belum Dibayar

"Kami diiming-imingi. Para Nakes Sukarela juga didzolimi oleh pemerintah. Termasuk Wali Kota yang berjanji diupah sesuai dengan kinerja," ujar Lili.

Apalagi dengan pernyataan yang menjebak para Nakes sukarela, yang isinya tidak menuntut gaji, tidak menuntut diangkat sebagai ASN, dan tidak menuntut untuk diakomodir sebagai tenaga kontrak.

" Itu melanggar hak asasi manusia. Kami dijebak dengan pernyataan itu," tandas orator Nakes perempuan dari atas mobil, Lili.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved