DPRD Sumbawa Barat

Fraksi Restorasi Minta Pemda Sumbawa Barat Benahi Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Sistem pelayanan pajak disarankan dapat mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban mereka membayar pajak.

Penulis: Galan Rezki Waskita | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/GALAN REZKI WASKITA
Anggota DPRD Sumbawa Barat Aherudin Sidik. 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Galan Rezki Waskita

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Fraksi Restorasi Pembangunan Amanat Bintang Keadilan (FRPABK) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan saran untuk mengatasi menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Saran itu merupakan aspirasi masyarakat yang didapat dari Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dan Reses.

Baca juga: Wisata Sumbawa Barat, Labuhan Kertasari Ditetapkan Jadi Desa Wisata Bahari

Baca juga: Universitas Teknologi Sumbawa Teken Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam rapat paripurna DPRD KSB, Rabu (21/9/2022), Fraksi RPABK meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB memaksimalkan atau membenahi sistem pengelolaan pajak dan retribusi.

Sistem pelayanan pajak disarankan dapat mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban mereka membayar pajak.

Langkah ini dapat dilakukan dengan memperluas pelayanan sampai ke pelosok desa.

Menurut fraksi tersebut, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak perlu ditingkatkan, baik dari sisi teknologi informasi maupun sumber daya manusianya.

"Fraksi kami menyarankan agar program edukasi perpajakan terus dijalankan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak," kata Aherudin Sidik mewakili Fraksi RPABK.

Selain itu, kata Sidik, Fraksi RPABK juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah sebesar 27,70 persen.

Satu di antara penyebabnya adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah dinilai keliru dalam menetapkan Pajak BPHTB karena membuat nilai taksiran harga yang dibuat sendiri.

Penetapan nilai pajak semestinya hanya berdasar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan atau berdasarkan nilai transaksi.

Kekeliruan ini dinilai cenderung membebani masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu penurunan pendapatan daerah. (*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved