Dewan Nilai Target PAD NTB Tahun 2022 Tak Masuk Akal, Berpotensi Timbulkan Utang

"Dalam pandangan kami, dari sisi pendapatan, terjadi selisih yang cukup besar antara target dengan realisasi. Pencapaian tersebut masih jauh dari potensi pajak dan retribusi daerah yang ada," urainya.

Dari datanya, realisasi penerimaan APBD murni tahun 2022 sampai dengan bulan September baru mencapai 46 persen dari target penerimaan.

"Dalam tiga bulan apakah bisa terealisasi target tersebut?", tanya Yani.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menilai dalam nota keuangan yang telah disampaikan terdapat
kenaikan pendapatan sebesar Rp 270 miliar.

Di satu sisi dan di sisi lain terjadi kenaikan defisit sebesar Rp 84 miliar serta kenaikan belanja sebesar Rp 354 miliar.

Dari angkat tersebut, pihaknya mempertanyakan sejauh mana tingkat rasionalitas dari target pendapatan tersebut dapat dicapai.

"Apakah pemerintah mampu mengantisipasi besaran utang tahun 2022 ini yang berpotensi mencapai 600 miliar dan akan dibayarkan di tahun 2023. TMengingat dimana pada tahun 2023, kita akan diperhadapkan dengan pembiayaan Pilkada," katanya.

Masih kata Sudirsah, ditambah lagi dengan adanya beban bunga pinjaman dari PEN.

Dengan demikian, pihaknya mempertanyakan sejauhmana rasionalitas realisasi pendapatan tahun 2022 ini dapat tercapai sebesar Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar.

Selama 2 tahun APBD, kata Sudirsah (2020 dan 2021), terjadi defisit belanja yang implikasinya beberapa belanja strategis tidak mampu terbayar pada tahun tersebut.

Terlebih di tahun 2022 ini, posisi keuangan pemerintah yang semakin sulit. Belum lagi terkait dengan besaran hutang dari tahun ketahun yang semakin bertambah.

"Jika pemprov tidak mampu menelurkan strategi jitu atau upaya-upaya luar biasa, maka pemerintahan ini yg akan berakhir tahun 2023 akan kembali dalam lembaran judul lagu yang sama yaitu gali lobang tutup lobang untuk membayar hutang," bebernya.

(*)