Respons Pejabat yang Didoxing Bjorka: Johnny Sebut Bukan Data Terupdate, Puan Singgung Pemerintah

TRIBUNLOMBOK.COM - Bjorka menjadi buah bibir warganet setelah diduga menyebarkan informasi pribadi sejumlah pejabat alias doxing.

Pejabat yang dimaksud mulai dari Erick Thohir, Johnny G Plate, hingga Puan Maharani.

Kini, beberapa pejabat yang didoxing Bjorka memberikan tanggapannya. Simak rangkumannya:

Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui adanya kebocoran data.

Hanya saja, menurutnya data yang diretas bukanlah data-data spesifik dan terbaru.

Johnny G Plate menyampaikan hal tersebut seusai rapat internal yang dipimpin Preisiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini," kata Johnny seperti diikutip dari Kompas TV.

Namun, dia menekankan tim lintas kementerian dan lembaga akan berkoordinasi untuk menelaah kasus-kasus peretasan itu secara lebih dalam.

"Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ujarnya.

Baca juga: Daftar Pejabat yang Datanya Diduga Disebar Bjorka: Luhut Pandjaitan, Puan Maharani Hingga Mahfud MD

Mahfud MD

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD memastikan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius. 

Dia menekankan bahwa peretasan tersebut, tidak ada kaitannya dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia.

"Saya pastikan bahwa (kebocoran data) itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9).

"Tetapi, itu sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama."

Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah akan menelusuri dan mendalami terkait kebocoran data tersebut.

"Jadi belum ada yang membahayakan, dari isu-isu yang muncul yang ada di koran, kan cuma itu-itu aja.

Enggak ada yang rahasia negara yang beredar itu," ujarnya. 

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan bukan rahasia juga, barangkali dokumen biasa yang terbuka.

Tapi itu memang terjadi. Misalnya di Dukcapil ada. Di beberapa tempat."

Baca juga: Sebar Data Tito Karnavian dan Anies Baswedan, Bjorka Singgung Ferdy Sambo Hingga Kemacetan Jakarta

Puan Maharani

etua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.

"DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara," kata Puan Maharani, Senin (12/9/2022) seperti dikutip dari Tribunnews.

Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan kepada publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga.

Dia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu ini.

"Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia," ucapnya.

Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat.

Untuk itu, dia mengajak para peretas atau hacker dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

"Para para peretas yang merasa kurang diapresiasi, mulai juga bicara dengan pemerintah supaya jangan saling menjatuhkan, lebih baik kita membangun bangsa kita.

Tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain," kata Erick Thohir dalam siaran pers, Senin (12/9/2022) seperti dikutip dari Kompas.

Baca juga: Kronologi Viralnya Bjorka: Klaim Punya Data Kemenkumham Hingga Sebar Info Pribadi Johnny G Plate

Erick pun mengaku menjadi korban sasaran yang mana data pribadinya, seperti agama, nama orang tua, hingga pendidikan disebarkan ke publik. Dia mengaku tidak marah mengingat data-data tersebut adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat dari dirinya sebagai pejabat publik.

"Tapi harus saling menghargai, karena data-data itu banyak yang tidak layak untuk dipublikasikan, ini bukan yang data saya," ucap Erick.

Mantan Presiden Inter Milan ini menilai, upaya menjaga kedaulatan digital tak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan dukungan banyak pihak, mulai dari ahli digital hingga para peretas atau hacker Indonesia.

Erick meyakini Indonesia mampu membangun kedaulatan digital dengan cara bergotong royong.

“Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem dalam mengatasi hal tersebut. Kalau dulu kan yang namanya kriminalitas itu ada orang masuk ke rumah kita, mengambil barang, sekarang mengambil data," lanjutnya.

Menurut Erick Thohir, hal ini telah berhasil dibuktikan Indonesia saat berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Dia mencontohkan sikap gotong-royong Indonesia saat menghadapi pandemi dengan keterlibatan dan kolaborasi seluruh anak bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat.

(Kompas TV/ Kompas/ Tribunnews)