DPRD Sumbawa Barat

Ketua Komisi II DPRD KSB Minta Pengelolaan CSR PT.AMNT Transparan dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Ia menilai sejauh ini pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. AMNT belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

Penulis: Galan Rezki Waskita | Editor: Dion DB Putra
DOK. Humas DPRD KSB
Ketua Komisi II DPRD KSB Aherudin Sidik. 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Aherudin Sidik meminta pengelolaan CSR PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) lebih transparan dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat KSB.

Lebih khusus bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD KSB: Harga BBM Naik, Harga Tiket Kapal Pun Ikut Naik

Baca juga: Fraksi Restorasi DPRD KSB Beri Catatan untuk Maksimalkan Pendapatan Daerah

Ketua Komisi II DPRD KSB Aherudin Sidik mengemukakan hal itu di ruang kerjanya, Selasa (6/9/2022).

Ia menilai sejauh ini pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. AMNT belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

Keadaan ini, kata Aherudin Sidik, disebabkan oleh pengelolaan CSR yang belum optimal.

Aher, sapaan akrab politisi muda PKP tersebut menyatakan, semua pihak perlu memahami keberadaan perusahaan tambang sekelas AMNT itu.

“Saran saya, arahkan dana CSR secara maksimal untuk pengembangan ekonomi. Buatkan roadmap-nya secara komprehensif, koordinasikan ke Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta pengelolaannya harus transparan," jelas Aher.

"Ini harus dilakukan karena merupakan amanat dari undang-undang maupun perda kita,” tegas kandidat Doktor UNJ Jakarta ini.

Menurut Aher, pengelolaan CSR yang lebih baik akan mampu melahirkan para pelaku UKM yang andal.

Tumbuhnya kegiatan ekonomi sektor riil di tengah masyarakat KSB pada akhirnya akan mampu mendongkrak ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Untuk diketahui, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi,” tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved