Temui Massa Aksi Tolak Kenaikan BBM, Ketua DPRD NTB Duduk Bersila Terima Aspirasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menemui ratusan massa aksi yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Kantor DPRD NTB, Senin, (5/9/2022).

Politisi Partai Golkar itu duduk dengan para pengunjuk rasa.

Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda pun turut ikut duduk bersila dan meminta massa aksi tidak anarkis.

Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan santun.

Dalam aksi tersebut, massa aksi dari PKC PMII Bali-Nusa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Mataram Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah

"Kami turun bersama PKC PMII Bali-Nusra turun ke jalan ingin menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM bukanlah solusi. Kebijakan ini membuat rakyat sengsara. Kami meminta pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM," kata Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi.

Diakui Herman Jayadi, dua tahun lamanya masyarakat sengsara karena pandemi Covid-19.

Tapi pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang tidak pro dengan rakyat.

Berikut 4 tuntutan PKC PMII Bali-Nusra terkait kenaikan harga BBM:

1. PKC PMII Bali-Nusra bersama DPRD NTB menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. PKC PMII Bali-Nusra bersama DPRD NTB mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak.

3. PKC PMII Bali-Nusra bersama DPRD NTB mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran.

4. PKC PMII Bali-Nusra bersama DPRD NTB mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BBM bersubsidi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda mengapresiasi langkah yang telah dilakukan PKC PMII Bali-Nusra.

"Atas nama lembaga saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada adik-adik yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat yang luar biasa," katanya.

Pihaknya akan melanjutkan suara dari massa aksi kepada DPR RI dan Presiden Jokowi.

"Terhadap tuntutan yang ada, segara kami sampaikan. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap-sikap yang menyengsarakan rakyat. Saya sampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik," pungkasnya.

(*)