Fasilitas Sarpras Jalan di Lokasi Relokasi Kadole Belum Diaspal

Lebar badan jalan 3 meter, telah diaspal sepanjang 463 meter. 

Terakhir lebar jalan 2,8 meter, telah diaspal sepanjang 403,95 meter. 

Ia mengakui, masih ada beberapa ruas jalan kecil yang saat itu sudah harus diaspal, tapi tidak dikerjakan. 

Kendalanya, lahan yang berdekatan dengan dua kuburan milik warga belum dibebaskan sehingga dimasukan dalam adendum dan dikerjakan oleh PPK setelahnya. 

Pria yang akrab disapa Nandar tersebut juga mengatakan, total anggaran Rp 5,2 miliar tadi termasuk untuk pengerjaan saluran air yang berada di sepanjang jalan yang diaspal. 

Tidak hanya itu ungkap Nandar, konstruksi tanah yang labil membuat mereka harus membuang tanah asli di lahan tersebut dan menggantinya dengan batu dan timbunan lain agar bisa diaspal. 

Ditanya soal kondisi jalan lain yang terlihat belum diaspal, Nandar mengaku jika itu bukan bagian dari pekerjaannya. 

"Kalau itu tidak tahu saya, PPK lain yang mengerjakan. Kalau saat saya menjadi PPK, sudah diaspal dengan ruas jalan yang saya sebutkan tadi," pungkasnya. 

Wartawan mencoba menghubungi PPK setelah Ismulnandar, tapi nomor ponsel yang diterima wartawan tidak aktif. 

Seperti yang diketahui, dua Kepala Dinas di Pemerintahan Kota Bima diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 dan 29 Juli 2022. 

Keduanya merupakan Kalak BPBD Kota Bima dan Kadis PUPR Kota Bima. 

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengerjaan proyek PSU atau sarana dan prasarana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir di Kota Bima tahun 2016 lalu. 

Ada dana hibah sebesar Rp 166 miliar dari Pemerintah Pusat, yang dialokasi pada BPBD berupa paket-paket pekerjaan perbaikan infrastruktur di Kota Bima yang hancur.

Termasuk, untuk membangun hunian relokasi dan sarpras sebagai langkah pencegahan banjir bandang di masa depan.

(*)