DPRD NTB Gelar RDP dengan Komandan Lapangan MXGP Samota 2022

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi I DPRD NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB Ridwan Syah pada Rabu, (29/6/2022).

Saat RDP di Komisi I, Ridwan Syah memberikan penjelasan ihwal keterlibatannya dalam menyukseskan penyelenggaraan event MXGP Samota 2022 di Kabupaten Sumbawa sebagai Komandan Lapangan berdasarkan surat tugas dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Saya ditugaskan Gubernur, saya di SK-kan Gubernur jadi Komandan Lapangan dan bukan hanya saya saja. Juga semua OPD terkait,’’ kata Ridwan Syah, Rabu (29/6/2022).

Ridwan Syah menegaskan keterlibatan Pemprov NTB di penyelenggaraan MXGP Samota sebatas untuk memfasilitasi dan tidak sampai ikut masuk dalam teknis penyelenggaraan.

Baca juga: Nuansa Budaya Sumbawa di Panggung MXGP Samota 2022

Sebab penyelenggara MXGP dilakukan oleh pihak swasta.

"Kami tidak ikut sampai teknis penyelenggaraannya. Hanya memfasilitasi sesuai dengan kewenangan, karena tugas pemerintah itu memfasilitasi. Misal seperti Perhubungan, kalau ada macet siapa yang tangani, kalau ada yang sakit kan rumah sakit. Kalau infrastruktur jalan tidak baik kan ditangani PUPR," paparnya.

Menurut Ridwan Syah, dalam pelaksanaan event apapun, persoalan mendasar yang selalu menjadi hambatan dalam mensukseskan penyelenggaraannya adalah masalah infrastruktur.

Sehingga pemerintah perlu hadir memfasilitasi, misalnya seperti pemeliharaan jalan provinsi yang menuju Samota.

‘’Jadi saya tegaskan tidak ada Rp1 pun APBD NTB dikeluarkan untuk MXGP, silakan dicek, hanya untuk fasilitasi saja. Dan soal intensitas kehadiran saya di lokasi sebagai Komandan Lapangan karena kebetulan acaranya di Sumbawa. Jadi saya intensitas pergi ke sana karena kita tidak bisa PP (pulang pergi) Pak,” jelasnya.

Setelah mendengar paparan Ridwan Syah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin memberikan kesimpulan bahwa pihaknya melihat tidak ada persoalan yang terlalu serius dalam keterlibatan Pemprov NTB di pelaksanaan MXGP tersebut.

Namun pemanggilan Kadis PUPR tersebut lebih pada aksi tanggap dari Komisi I DPRD NTB terkait dengan isu-isu yang muncul ke permukaan, sehingga dipandang perlu dilakukan klarifikasi.

"Banyak isu-isu yang tidak sedap muncul dalam penyelenggaraan MXGP yang membuat stabilitas daerah terganggu. Karena itu kita ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Setelah mendengar jawaban dari Ridwan Syah, secara logika kita juga masuk, rasional. Jadi untuk sementara ini tidak ada persoalan," ucap Sirajuddin.

Politisi PPP itu mengaku pihaknya dapat memahami posisi pemerintah dalam memberikan support dan dukungan untuk mensukseskan event MXGP tersebut.

Karena bagaimanapun juga event internasional tersebut membawa nama daerah yang juga membawa dampak ekonomi pada daerah dan masyarakat.

Baca juga: BPS NTB Turun Kaji Dampak MXGP Samota 2022 bagi Perekonomi Daerah

"Jadi mereka tidak masuk dalam persoalan teknis yang terkait proses penyelenggaraan, tapi lebih pada penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Pemprov seperti infrastruktur," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Komisi I menyinggung soal keberadaan PT Samota Enduro Gemilang yang ditunjuk selaku mitra penyelenggara lokal yang kebetulan CEO-nya ada anak Gubernur NTB.

Sehingga muncul kesan konflik kepentingan antara keterlibatan Pemprov di MXGP Samota untuk mendukung anak Gubernur NTB.

’Itu juga dijelaskan tadi, bahwa event MXGP murni bisnis. Terkait keberadaan PT Samota Enduro Gemilang sebagai penyelenggara dipastikan penunjukannya oleh PT Sports Talenta Indonesia yang memiliki lisensi penyelenggaraan event MXGP. Nah sampai di situ clear sudah," tutupnya.

(*)