Ungkit BUMN yang Impor Pipa, Jokowi Jengkel: Ini Orang Pintar-pintar, Tapi Melakukan Hal yang Bodoh

TRIBUNLOMBOK.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kegeramannya.

Kali ini, ia memberikan tanggapan mengenai banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan barang impor.

Menurut Jokowi, ada nilai tambah saat para pejabat bisa membeli produk lokal.

Selain itu, mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja.

Jokowi mengungkapkan kekesalan saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.

Acara itu diselenggarakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 kemarin.

Baca juga: Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Siang Ini, Mantan Panglima TNI dan Ketum PAN Masuk

Baca juga: Pemerintah Jokowi Diisukan Lakukan Reshuffle Pekan Ini, Berikut Daftar Menteri Diduga Akan Diganti

Menurut Jokowi, uang rakyat dari pajak telah pemerintah kumpulkan secara susah payah.

Namun, uang tersebut justru dipakai untuk mensejahterakan rakyat negara lain.

Berdasarkan catatan Jokowi, jumlah APBN sebesar Rp 2.714 triliun ditambah APBD Rp 1.197 triliun, di mana saat ini belanja pemerintah pusat dan daerah justru banyak didominasi untuk produk impor.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ujar Jokowi dikutip dari Kontan.

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Perbedaan Pilihan Politik, Megawati Melirik, Jokowi Senyum: Tanyanya Aneh-aneh

Mengingat, selama ini menurut Jokowi, banyak K/L dan Pemda yang tidak mau membeli produk dalam negeri dengan beragam alasan.

"Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali, itu yang bapak ibu kawal," imbuhnya.

Sementara itu dikutip dari laman Setkab, Jokowi juga juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” ujarnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD.