Pengenaan Bea Meterai Belanja Online di e-Commerce Berpotensi Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah berencana mengenakan bea meterai transaksi e-commerce.

Asosiasi E-Commerce Indonesia atau Indonesian E-Commerce Association (idEA) menyatakan, penerapan meterai elektronik pada syarat dan ketentuan atau terms and condition (T&C) akan menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Selain itu dapat mengurangi daya saing Indonesia di kancah global.

• Inilah Ciri-ciri Meterai Rp 10 Ribu, Simak Dokumen yang Kena Bea Meterai yang Baru

Ketua Umum idEA Bima Laga mengatakan, T&C merupakan salah satu bagian layanan yang melekat pada seluruh platform, berfungsi menjelaskan hak dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang mengakses layanan digital.

"Apabila Indonesia akan memberlakukan e-meterai akan menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan pada platform digital, dan secara signifikan akan mengurangi daya saing Indonesia di kancah global," ujarnya melalui keterangan tertulis dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (14/6/2022).

Menurutnya, hal ini juga tidak sejalan dengan program pemerintah yang mentargetkan sebanyak 30 juta UMKM go digital sampai 2024.

Di sisi lain, pemerintah menganggap bahwa T&C merupakan dokumen perjanjian dan terutang bea meterai sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

Baca juga: Jelang Kejurnas Drag Bike Sirkuit Mandalika, Panitia Uji Keamanan Pembalap & Kenyamanan Penonton

Karena itu secara teknis, hal ini akan berdampak menciptakan hambatan atau barriers terhadap proses digitalisasi yang sedang berjalan.

"Bayangkan apabila seluruh user, termasuk pembeli dan seller sebelum mendaftar di platform harus bayar Rp 10.000 terlebih dahulu. Padahal mereka belum transaksi, apalagi UMKM laku saja belum, sudah harus bayar meterai," pungkas Bima.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Indonesia Akan Jadi Negara Pertama yang Kenakan Bea Meterai di E-Commerce