Dugaan Korupsi BOP di Kota Bima Semakin Menyeret Banyak Nama

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dugaan korupsi pada dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kota Bima semakin terungkap dan menyeret banyak nama.

Mantan Kabid PNF Dikbud Kota Bima Abdul Hafid, kembali menyebut nama Taman Kanak-Kanak (TK) yang menggelembungkan jumlah siswanya agar mendapatkan BOP lebih banyak.

"TK 17 berjumlah 65 orang. Tapi sebenarnya hanya berjumlah 45 orang. Ada 20 orang siswa digelembungkan, diduga melalui data Kartu Keluarga (KK) palsu," ujar Hafid.

Baca juga: Absen Dua Tahun, PNS Guru di Kota Bima Dipecat

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Pendidikan, Dikbud Kota Bima Bongkar Berkas yang Diduga Palsu

Sementara itu, Plt Kepala TK 17 Kota Bima Salimah yang dikonfirmasi membantah tuduhan mantan Kabid PNF tersebut.

Bahkan dia menuding mantan pejabat itu memberikan pernyataan tidak tepat sasaran.

Sebab dia yang memeriksa dokumen sekolah tersebut saat menjabat.

"Abdul Hafid itu mantan kabid yang memeriksa dokumen selama enam bulan bersama tim teknis internal kantornya. Kemudian proses verifikasi faktual sudah selesai dan telah ditetapkan dalam data dapodik sehingga tidak ada masalah," bebernya.

Salimah menambahkan, karena data warga belajar sudah rampung dan semua telah memenuhi syarat, maka sekolahnya menerima dana bantuan sesuai dengan jumlah siswa.

"Dana bantuan yang kita peroleh 19,5 juta rupiah, sesuai jumlah siswa. Sehingga apa yang dituding A Hafid tidaklah benar," tegasnya.

Salimah kemudian menuding kembali mantan Kabid PNF itu menerima uang Rp 5 juta karena mengiming-imingi serta janji dapat membantu merealisasikan program PKW.

"Saya sudah transfer uang itu pada rekening A Hafid dan buktinya telah saya serahkan pada Sekda, Wali Kota Bima, Ketua DPR sebagai bahan laporan saat setelah diperiksa oleh BKPSDM beberapa waktu lalu," pungkasnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun total dana BOP yang dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2021 sebanyak Rp 1,4 miliar. (*)