Strategi Entaskan Angka Kemiskinan, Pemkab Bima Ambil Terobosan ke Program Pedesaan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Pemerintah Kabupaten Bima, akan menggeser pola pengentasan kemiskinan dari pedesaan.

Ini disampaikan Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri kepada TribunLombok.com, Kamis (3/3/2022).

Bupati dua periode ini mengatakan, secara khusus penyebab lambannya penurunan kemiskinan di Kabupaten Bima hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, yaitu pandemi Covid-19.

Pandemi yang berkelanjutan sampai saat ini, kata perempuan yang akrab disapa Dinda itu, mendorong penurunan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bima.

Baca juga: Jadi Magnet Wisata, Dispar Kota Bima Bakal Gelar Event di Gunung Pundu Nence 

Terutama aktivitas perdagangan dan sektor jasa, yang menyumbang kontribusi cukup besar di Kabupaten Bima.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang melambat ungkapnya, disebabkan dengan besarnya ketergantungan perekonomian daerah terhadap intervensi fiskal dari pemerintah.

Sedangkan banyak aktivitas pembangunan dan proyek proyek pemerintah, yang terhenti disebabkan alokasi anggaran yang diarahkan untuk penangan pandemi covid-19.

Di antaranya berupa belanja alat kesehatan dan jasa layanan bagi tenaga kesehatan maupun tim satgas penanganan covid-19.

Baca juga: Kemiskinan di Kota dan Kabupaten Bima Terus Naik, Ini Penjelasan Pemda

Politisi Partai Golkar ini menyebut, terjadinya peningkatan pengangguran di tahun 2018 sebesar 4,63.

Kemudian menurun drastis pada tahun 2019 sebesar 2,79 dan sedikit meningkat sebesar 2,89 pada ahun 2020.

Secara umum, peningkatan pengangguran ini menyebabkan meningkatnya secara signifikan kemiskinan di daerah.

Hal ini aku Dinda, disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja diluar daerah mengalami PHK dan pulang kembali ke daerah asal.

"Kemudian belum mendapatkan pekerjaan dan pendapatannya dibawah standar yang dahulu mereka dapat, " ungkapnya.

Bupati Bima juga membeberkan data lain, seperti besaran rasio jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bima, dengan pendidikan sangat rendah.

Dari data statistik, kurang lebih 20 persen penduduk di Kabupaten Bima yang berumur 15 tahun ke atas tidak menamatkan pendidikan dasar.

Sedangkan yang tamat SD sebesar 17,08 persen dan menamatkan SMP sebesar 23,61 persen.

"Dari data dapat dianalisa, jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah, akan menyumbang besarnya penduduk miskin kronik yaitu penduduk miskin dengan derajat kapabilitas—tingkat pendidikan dan kesehatan—serta aksesibilitas mereka yang rendah, " beber bupati.

Derajat kapabilitas yang rendah ini lanjutnya, mengakibatkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan (empowerement).

Seperti Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak akan berpengaruh banyak dalam mendorong mereka keluar dari jerat kemiskinan

Di sisi lain, jatuhnya harga-harga komoditi pertanian di Kabupaten Bima seperti harga garam mentah, harga bawang merah maupun produk komoditi lain menyebabkan nilai Nilai Tukar Petani (NTP) petani dan nelayan di Kabupaten Bima belum dapat mensejahterakan petani kecil dan petani penggarap non lahan

Bantuan sosial maupun program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pun kata bupati, masih belum menyentuh akar masalah kemiskinan.

Karena tegasnya, masih ada bias intervensi penduduk miskin karena minimnya anggaran pada pemerintah daerah dalam melaksanakan updating data DTKS yang memerlukan dana cukup besar dan waktu yang cukup lama.

"Secara umum angka kemiskinan di provinsi NTB mengalami peningkatan, pada hampir keseluruhan kabupaten kota. Kecuali Loteng, yang bisa jadi karena adanya event MotoGP," ungkap perempuan yang juga Ketua DPD II Golkar Bima ini.

Ditanya strategi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bima, Bupati Bima mengaku program tersebut tetap harus mengacu pada data BPS.

Ia menjelaskan, hasil analisa BPS, wilayah pedesaan masih mendominasi tingginya persentase kemiskinan.

Pada periode terakhir (semester 1-2018), persentase kemiskinan di pedesaan sebesar 13,20 persen. Sedangkan di perkotaan sebesar 7,02 persen.

Dari data tersebut, terlihat masih terdapat ketimpangan dalam segi sosial, ekonomi, hingga infrastruktur dan teknologi yang berimbas pada tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

Ini berarti tegasnya, strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bima harus meniti beratkan program pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan diawasi secara berkelanjutan untuk mengurangi ruang ketimpangan.

"Program dana desa yang diluncurkan, diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan di wilayah desa dan kota," harap bupati.

Efektif atau tidak tambahnya, menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

"Pemerintah setingkat di atasnya juga berperan, dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut, " pungkas bupati. 

(*)