APBN Masih Tekor Rp 611 Triliun, Dana PEN Rp 200 Triliun Belum Dibelanjakan

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan defisit itu terjadi seiring dengan kenaikan penerimaan negara.

Editor: Dion DB Putra
TRIBUNNEWS
Sri Mulyani, Menteri Keuangan ini menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2021 masih mencapai Rp 611 triliun. 

Menurutnya, upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi virus tersebut mau tidak mau memang berimbas ke perekonomian.

“Beberapa negara melakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Padahal Desember ada selebrasi Natal. Ini tentu akan menimbulkan dampak terhadap pergerakan masyarakat dan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Dia menegaskan merebaknya varian omicron tersebut membuat perekonomian semakin tidak mudah untuk bangkit. Ia merasa pemulihan ekonomi tetap ditentukan bagaimana negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19.

”Sekarang terjadi tren kenaikan karena varian omicron. Kita lihat kurva kasus ada kenaikan signifikan sejak November atau akhir Oktober,” ujar Sri Mulyani.

Dana PEN

Terkait penyerapan APBN, Sri Mulyani mengatakan hingga 17 Desember 2021 realisasi penyerapan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN)baru 71,6 persen dari total pagu Rp744,77 triliun. Berarti, dana yang terserap baru sebesar Rp533,6 triliun.

"Pencairan program PEN mencapai Rp533,6 triliun atau 71 persen dari pagu Rp744 triliun," ucap Sri Mulyani.

Ia Mulyani mengatakan dana itu digunakan untuk berbagai program. Pertama, realisasi di program kesehatan sebesar Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Sebagian dana itu disalurkan untuk pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan covid-19 untuk 477 ribu pasien, dan insentif tenaga kesehatan.

Kedua, realisasi di program perlindungan sosial sebesar Rp161,17 triliun atau 86 persen dari pagu yang mencapai Rp186,64 triliun. Dana itu digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Beberapa contohnya, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, subsidi listrik, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan beras, dan kartu prakerja.

Ketiga, realisasi program dukungan UMKM dan korporasi baru Rp74,36 triliun. Angka itu setara dengan 45 persen dari pagu sebesar Rp162,4 triliun.

Keempat, realisasi program prioritas sebesar Rp87,47 triliun. Jumlahnya baru terealisasi 74,2 persen dari target Rp117,9 triliun. Kelima, pemerintah mencairkan dana sebesar Rp63,16 triliun untuk insentif usaha. Angkanya melampaui target yang sebesar Rp62,83 triliun.

"Tinggal dua pekan tapi ada Rp200 triliun yang belum dibelanjakan di PEN, kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, sehingga belanja dua minggu terakhir bisa terealisasi," ujarnya.(tribun network/kps/yov/dod)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved