Aset Rp 2,3 Triliun di Gili Trawangan Kembali ke Tangan Pemprov NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA - Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyerahkan surat keputusan (SK) terkait pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

SK tersebut diserahkan langsung Bahlil Lahadalia kepada Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, di Gili Trawangan, Sabtu (11/9/2021).

Penyerahan SK rekomendasi pemutusan kontrak investor tersebut disambut gembira masyarakat Gili Trawangan.

Kini, lahan 65 hektare (ha) yang selama ini dikuasai PT GTI kembali ke tangan pemerintah daerah.

Puluhan tahun hak pengelolaan aset tersebut diserahkan ke investor. Tetapi PT GTI gagal merealisasikan rencana investasinya.

Baca juga: Penyeberangan dari Sumbawa ke Lombok Kini Hanya 30 Menit

Kontrak kerja sama ditekan PT GTI dan Pemprov NTB tahun 1995 dengan kewajiban menyerahkan royalti Rp 22,5 juta per tahun.

Dalam perjalanannya, lahan tersebut tidak dikelola sebagaimana perjanjian.

Tonton juga:

Sehingga warga lokal membangun usaha hotel restoran. Hingga  sekolah dan rumah ibadah di laha itu.

Kondisi tersebut membuat ketidakjelasan investasi dan merugikan daerah.

Baca juga: NTB Berhasil Turunkan Level PPKM, Panglima TNI: Kita Jangan Lengah!

Dengan nilai aset Rp 2,3 triliun, pemerintah daerah hanya menerima Rp 22,5 juta dalam setahun. 

Setelah melalui proses pannjang, aset tersebut akhirnya kembali dikuasai Pemprov NTB selaku pemilik sah aset tersebut.

Warga yang hadir di lokasi tersebut gembira dengan keputusan memutus kontrak PT GTI.  

Momen penyerahan SK menteri dan kebahagiaan warga diunggah Gubernur Zulkieflimansyah di akun media sosialnya.

Seorang warga memeluk Gubernur Zulkieflimansyah karena senang dengan keputusan tersebut.

”Proses penyerahan SK Satgas Investasi tentang pemutusan kontrak PT GTI diserahkan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM kepada Pemda NTB. Alhamdulillah,” kata Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, di akun media sosialnya, Sabtu (11/9/2021).

Gubernur NTB dan Menteri Bahlil Lahadalia dalam pertemuan itu berdialog dengan warga.

Setelah mengunjungi Gili Trawangan, rombongan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia meninjau kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhammad Rum yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, pemberian SK tersebut menguatkan keputusan Pemprov NTB yang memutus kontrak PT GTI.  

”Satgas investasi pusat memberikan rekomendasi kepada pemprov untuk mengelola kembali aset Gili Trawangan seluas 65 ha,” katanya.

Setelah aset tersebut kembali ke pemerintah daerah, Pemprov NTB akan mengelolanya untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Tapi hingga saat ini belum diputuskan bagaimana mekanisme pengelolaan.

Apakah akan diserahkan ke masyarakat yang telah menduduki lahan tersebut atau dikelola investor baru.

”Nanti akan didiskusikan lebih lanjut,” katanya.

(*)