Ruhut Sitompul Bela Jokowi Langsung Beri Pesan pada AHY: Beliau Presiden Jangan Tambahi Bebannya

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul pasang badan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ruhut meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan persoalan internal Partai Demokrat.

Menurut Ruhut, Jokowi sekarang tengah fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pak Jokowi itu presiden kita loh. Jangan kita tambah beban lagi permasalahan di dalam rumah tangga Demokrat. Pak Jokowi lagi membenahi kaitan dengan pandemi, masalah ekonomi dan sebagainya, beliau sedang kerja keras," kata Ruhut saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/1/2021).

Ruhut yang saat ini kader PDI Perjuangan menyebut AHY telah bersikap kekanak-kanakan, padahal dirinya merupakan Ketua Umum Demokrat.

• AHY Yakin Jokowi dan Jajaran Menteri Tidak Terlibat Rencana Kudeta

• Tantangan Marzuki Alie untuk AHY: Sebutkan Nama-nama yang Terlibat Kudeta, Kalau Tak Terbukti Mundur

"Sudahlah, saya katakan kekanak-kanakan karena dia melempar polemik tapi tidak menyebut nama-nama, itu kan tidak baik," ucap Ruhut.

"Sekarang disebut (nama-nama), meski bukan dia yang sebut, orang-orang sekitar dia. Mestinya dia yang ngomong sebagai ketua umum, ambil alih dan jangan bikin surat ke Pak Jokowi," sambung Ruhut.

Selain membawa Presiden ke dalam persoalan internal Demokrat, Ruhut juga menyayangkan beberapa politikus partai berlambang Mercy menyebut nama Moeldoko sebagai pihak penggerak kudeta.

"Pak Moeldoko itu tidak bisa disalahkan, beliau sebagai pejabat negara, ada yang tidak senang dengan AHY datang ke rumahnya, curhat," ucap Ruhut.

Ruhut pun menyebut tuduhan kepada Moeldoko dikaitkan dengan Pemilu 2024, sangat tidak mendasar.

"Banyak pernyataan, seolah beliau mau pakai Demokrat sebagai perahu Capres 2024, aduh masih jauh. Jangan ngarang cerita, apalagi disebut tiap cabang dikasih Rp 100 juta, bener gak itu? Itu kan yang belum tentu benar, jangan diomongin, nanti malah fitnah," kata Ruhut.

Karena itu, Ruhut meminta AHY bersikap bijaksana sebagai pemimpin partai, dan melakukan pemanggilan pihak-pihak internal Demokrat yang diduga melakukan rencana kudeta.

"Panggil mereka, tidak usah ribut-ribut di media, apalagi gosip, akhirnya menyerang Pak Jokowi, serang Pak Moeldoko. Itu tidak baik," ucap Ruhut.

Kader Demokrat di Solo Pastikan Setia Kepada Ketua Umum AHY, Akui Siap Melawan Kudeta

Partai Demokrat Solo menekankan tunduk kepada Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto meyakinkan bahwa mereka tetap setia pada AHY.

"Kami dukung Ketum AHY, melawan kudeta," papar dia kepada TribunSolo.com, Selasa (2/2/2021).

• Orient Riwu Kore Bupati Terpilih Sabu Raijua Ternyata WN Amerika: Diusung Demokrat, Gerindra, PDIP

Bahkan dia mengatakan, sudah membuat surat pernyataan kesetiaan yang ditujukan hanya kepada Ketum AHY.

"Kami sudah buat surat pernyataan, 5 hari lalu, upaya kudeta yang dilakukan pihak lain seluruh kader melawan," papar dia.

Dikatakan olehnya, saat ini AHY sudah meminta untuk kader merapatkan barisan, solid dan melawan.

Mereka menegaskan akan melawan pihak yang bakal melakukan kudeta dalam partai demokrat ini.

Saat ini koordinasi akan terus dilakukan untuk melawan gerakan kudeta ini.

"Kami solid lawan pihak lawan," ungkap dia.

Konferensi Pers

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan mengejutkan.

Pernyataan itu dilontarkan AHY saat menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut PPKM Jawa-Bali Tidak Efektif, Satgas Covid-19 Beberkan Biang Penyebabnya

Baca juga: Legislator Demokrat Mewanti-wanti, Cuti Bersama Akhir Oktober Berpotensi Tambah Kasus Covid-19

Menurut AHY, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung."

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Isu Presidensial Threshold

Terkait dengan Pilpres, belum lama ini, Partai Demokrat membantah usulan presidensial threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilpres 2024.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus."

"Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.

Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka? dan Ruhut ke AHY: Pak Jokowi Itu Presiden, Jangan Tambahi Bebannya Urusan Rumah Tangga Partai Demokrat