Breaking News:

Cegah Korupsi, KPK Minta Pemda Tidak Jual Beli Aset Daerah

Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) tidak memperjualbelikan aset

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
hai.grid.id
Ilustrasi Uang 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) tidak memperjualbelikan aset.

"Aset pemda tidak dapat diperjualbelikan," imbuhnya, saat penyerahan berita acara rekonsiliasi 426 aset pemekaran, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ke Pemerintah Kota Bima, di aula kantor Wali Kota Bima, Jumat (27/11/2020).

Aida mengingatkan, tiga hal terkait pengelolaan aset daerah.

Selain tidak memperjualbelikan aset, kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga harus dilakukan dengan hati-hati.

Baca juga: Setelah 17 Tahun Pemekaran, 426 Aset Pemkab Bima Akhirnya Diserahkan ke Kota Bima

Pemanfaatannya pun harus optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

“Karena rasa kepemilikan pemda atau karena tidak digunakan, aset menjadi terbengkalai atau kurang bermanfaat," katanya.

Padahal, bila aset dikelola dengan baik bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Ia juga berharap, dalam pembahasan aset, antar pemda menjaga hubungan baik.

"Senantiasa bekerja sama dengan para pihak terkait sepeti BPN dan Kejaksaan,” tandanya.

Baca juga: Belajar dari Kasus Sewa Mobil di Ampenan, Teman Bisa Tipu Pemilik Rental Mobil

Hadir dalam pertemuan itu Kasubdit BMD I Direktorat BUMD BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Amanah.

Jajaran Pemda, kepala Kejaksaan Negeri Kota Bima, ketua DPRD Kota Bima, wakil DPRD Kab Bima.

(*) 

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved