Breaking News:

Setelah 17 Tahun Pemekaran, 426 Aset Pemkab Bima Akhirnya Diserahkan ke Kota Bima

KPK memfasilitasi rekonsiliasi 426 aset pemekaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ke Pemerintah Kota Bima

Dok. Humas KPK 
REKONSILIASI: Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK memfasilitasi serah terima aset Pemkab Bima ke Kota Bima, Jumat (27/11/2020).  

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penyerahan berita acara rekonsiliasi 426 aset pemekaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ke Pemerintah Kota Bima

Serah terima dilakukan antar kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di aula kantor Wali Kota Bima, Jumat (27/11/2020). 

“Bukan hanya Bima yang memiliki masalah terkait aset pemekaran, di Kota Mataram juga banyak," kata Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha, usai acara tersebut. 

Baca juga: Aset Gili Trawangan Ditelantarkan Selama 25 Tahun, Pemprov NTB Tunggu Hasil Kajian Kejaksaan 

Meski demikian, yang paling utama, pemerintah daerah berusaha memenuhi amanah undang-undang terlebih dahulu.

"Kalaupun aset masih digunakan oleh Pemkab Bima dapat dilanjutkan dengan berita acara pinjam pakai,” ujarnya. 

Tonton Juga :

KPK, tambah Aida, konsen dengan persoalan aset pemekaran.

Baca juga: KPK Minta Pengelolaan Aset di Gili Trawangan Tidak Rugikan Daerah

Undang-undang mengamanahkan seluruh aset menjadi milik wilayah yang baru terbentuk.

Menurut Aida, penyerahan secara bertahap diperbolehkan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved