Breaking News:

Hutan Semakin Gundul, Gubernur NTB Larang Pengiriman Kayu Keluar Daerah

Pemerintah Provinsi NTB melarang hasil hutan berupa kayu keluar dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

TribunLombok.com/Sirtupillaili
DITEBANG: Tampak bekas penebangan pohon di kawasan hutan HPL milik warga, di Desa Setiling Lombok Tengah, Minggu (25/10/2020). 

Laporan wartawan Tribunlombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB melarang hasil hutan berupa kayu keluar dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Demikian dilakukan guna menekan pembalakan liar.

”Pemerintah melarang pengiriman kayu keluar NTB. Mudahan ini akan mengerem pembalakan secara ilegal," tegas Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Jumat (30/10/2020).

Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan yang rumuskan dalam rapat terbatas bersama Forkopimda NTB dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan NTB Lebih Parah, Warga Babat Pohon Demi Tanaman Semusim

Dengan kebijakan tersebut, Pemprov NTB akan memoratorium penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

”Diharapkan ini dapat mengurangi kerusakan hutan NTB akibat perambahan,” katanya.

Tonton Juga :

SKAU adalah dokumen angkutan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan, sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak, berupa kayu bulat dan kayu olahan rakyat.

SKAU diterbitkan kepala desa/lurah atau pejabat setara di desa tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved