NTB Terpilih Jadi Anggota Kemitraan Global untuk ‘Open Government’
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership
lihat foto
Laporan wartawan Tribunlombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP).
OGP merupakan organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang transparan, inklusif, dan partisipatif.
Sebagai anggota baru OGP, Provinsi NTB dan KSB akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil menyukseskan agenda open government atau pemerintahan yang terbuka di tingkat lokal.
Tonton Juga :
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyambut baik masuknya NTB ke dalam kemitraan tersebut.
Baca juga: 60 Formasi CPNS NTB Kosong Bisa Diisi Pelamar Lain? Ini Jawab BKD NTB
Ia berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan tersebut.
Prinsip OGP yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas relevan dengan misi pembangunan Provinsi NTB.
”Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien,” katanya dlama ,keterangan persnya Rabu (21/10/2020).
Sekretariat CSO-OGP Indonesia Aryanto Nugroho dari PWYP Indonesia menekankan, pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.
”OGP menawarkan platform yang tepat untuk mencapai ini,” jelasnya.
Ia percaya, dengan bergabung dalam OGP, pemerintah akan mendapatkan kesempatan menerapkan cara-cara yang tidak biasa untuk meningkatkan pelayanan publik.
”Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas,” katanya.
Di sisi lain warga akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka.
Program-program
Sementara itu, Direktur Somasi NTB Dwi Arie Santo menambahkan, organisasi masyarakat sipil telah memperjuangkan pemerintahan yang terbuka di Provinsi NTB dan Pemda KSB.
Inisiatif tersebut terdiri dari pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik dan wistle blowing system (WBS), revitalisasi pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) dan penyediaan portal data tunggal untuk NTB.
Anggota OGP lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus.
Baca juga: NTB Kurang 138.322 Kamar Penginapan untuk Tamu MotoGP Mandalika
Misalnya di Buenos Aires, Argentina, Pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan komunitas yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi.
Di Sekondi-Takoradi, Ghana. Warga dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan konstruksi ilegal.
Chief Executive Officer OGP Sanjay Pradhan dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam kemitraan.
“Pemimpin lokal di pemerintahan dan masyarakat sipil seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani,” katanya.
Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.
Tonton Juga :
Anggota baru OGP dinilai oleh OGP dan dipilih panitia seleksi yang terdiri dari anggota panitia pengarah OGP, anggota OGP daerah, dan perwakilan masyarakat sipil di Pemprov NTB dan KSB.
Pemprov NTB dan KSB dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam panggilan untuk proposal.
Serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok yang beragam secara regional.
OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal tahun 2020.
Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan komunitas praktik OGP lokal dan berkontribusi mengembangkan basis pengetahuan tentang pemerintahan terbuka.
(*)
