Gubernur Iqbal Minta PUPR Segera Bedah Rumah Warga Miskin Ekstrem di Desa Malaka

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera merenovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Iqbal saat meninjau sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (8/1/2026).

“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan”, tegas Gubernur Iqbal.

Dalam dialog langsung dengan warga, Iqbal menekankanhunian layak dan sehat merupakan prioritas utama pemerintah.

Selain masalah rumah, ia juga menyoroti kondisi fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum yang dinilai tidak layak akibat kurangnya perawatan.

Tak hanya persoalan hunian, Gubernur Iqbal juga menyapa para nelayan setempat untuk menyerap aspirasi mereka.

Para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Kendala utama terletak pada pengurusan barcode yang memakan waktu hingga satu pekan, sementara mereka harus melaut setiap hari.

Kehadiran orang nomor satu di NTB ini disambut hangat. Muhid, salah seorang nelayan, mengaku bersyukur atas perhatian langsung tersebut.

“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun”, ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Gubernur Iqbal juga menghampiri para ibu yang sedang duduk sambil memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita.

Dirinya menyempatkan diri berbincang dan memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. 

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya”, kata Gubernur Iqbal.

Dirinya menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi.

Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping yang telah dilatih untuk mengidentifikasi masalah dasar, menyusun prioritas penanganan serta menggali potensi desa.

Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga kemiskinan ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 keluarga.

Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan untuk mendorong Desa Malaka keluar dari status tersebut.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan, agar masyarakat mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.