Daftar Penerima Bansos di Lombok Timur Berdasarkan DTSEN

Ringkasan Berita:

• Nama penerima Bansos di Lombok Timur diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi riil rumah tangga.
• Data penerima bansos yang digunakan saat ini berdasarkan desil penerima.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Lombok Timur berdasarkan metode pemeringkatan ekonomi yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh lapisan kesejahteraan yang dinamakan desil. 

Sistem ini dikelola pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi riil rumah tangga.

Data bansos atau jaring pengaman sosial dari pusat tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Dulu namanya DTKS ya di desa-desa dikelola oleh Kementerian Sosial sekarang dengan satu data di BPS," kata Wakil Bupati Lombok Timur saat ditemui pada Jumat (19/12/2025).

Edwin mengungkapkan data yang dikeluarkan BPS itu berdasarkan dari sensus serta DTKS. 

Baca juga: Pemkab Lombok Timur Salurkan Bansos ke 42.000 Masyarakat Miskin Ekstrem

Data kemudian diturunkan diverifikasi menjadi desil 1 sampai desil 10.

"Ya sampai presiden desil 10 gitu, sedangkan desil satu yaitu masyarakat miskin, tetapi ada yang sangat miskin lagi, yang disebut miskin ekstrem. Itu yang sekarang sedang kita perangi juga di Lombok Timur," ujarnya.

Data penerima bansos yang digunakan saat ini berdasarkan desil penerima. 

Edwin menjelaskan untuk desil 1 sampai 4 itu adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT).

"BPNT itu malah bisa sampai lima dan termasuk PBIJK atau sering disebut BPJS kesehatan itu," terangnya.

Sejauh ini banyak yang di kalangan masyarakat tiba - tiba desilnya naik. 

Sepantasnya masyarakat tersebut memiliki desil 1, 2, 3 dan 4. Namun desilnya naik ke desil 8.

"Itu wajar terjadi, karena BPS mengolah datanya itu dari yang masuk. Jika masyarakat ingin memperbaiki data tersebut, pemerintah sudah mempersiapkan form dari BPS untuk meng-update data atau pengusulan terbaru," pungkasnya.

(*)