Desa Berdaya, Cara Gubernur Iqbal Hapus Kemiskinan Ekstrem dengan Pendampingan Intensif

Ringkasan Berita:

• Desa Berdaya memadukan perlindungan sosial, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan yang terintegrasi.
• Desa Berdaya diimplementasikan di 40 desa prioritas, menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 16.000 jiwa.

TRIBUNLOMBOK.COM - Program Desa Berdaya NTB sebagai terobosan pembangunan desa berbasis pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. 

Program unggulan di era Gubernur Lalu Muhammad Iqbal ini diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB, Selasa (16/12/2025).

Melalui Desa Berdaya, Pemprov NTB mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas desa untuk mengembangkan potensi unggulan lokal, sebagai langkah strategis menuju NTB Makmur Mendunia.

Berbeda dari pendekatan bantuan konvensional, Desa Berdaya mengusung model graduasi, sebuah strategi pembangunan berbasis data dan pendampingan intensif yang telah diadopsi secara global. 

Baca juga: NTB Perkenalkan Model Graduasi Desa untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Program ini memadukan perlindungan sosial, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan dalam satu kerangka terintegrasi.

“Pembangunan NTB harus dimulai dari desa yang berdaya, mandiri, dan produktif. Itulah kunci menuju NTB Makmur Mendunia," kata Iqbal. 

Pada tahap awal, Desa Berdaya diimplementasikan di 40 desa prioritas, menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 16.000 jiwa, dengan pendampingan selama dua tahun. 

Pendekatan yang digunakan adalah model graduasi, yang memastikan masyarakat keluar dari kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Desa Berdaya diarahkan menjadi model pembangunan desa yang dapat direplikasi, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi lokal.

“Desa Berdaya bukan program bagi-bagi bantuan. Ini adalah upaya sistematis agar masyarakat desa benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pembangunan NTB harus dimulai dari desa yang berdaya," ujarnya. 

(*)