Gubernur Iqbal Minta Penanganan Lingkungan di Tingkat Desa Antisipasi Bencana

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

Ringkasan Berita:

• BMKG memprediksi hujan sedang hingga tinggi di NTB pada 12-18 Desember 2025, berpotensi memicu banjir dan tanah longsor di wilayah rawan.

• Gubernur Iqbal memastikan NTB siap menghadapi bencana melalui apel kesiapsiagaan dan upaya penanganan masalah lingkungan dari hulu ke hilir.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan cuaca selama sepekan kedepan mulai 12-18 Desember 2025 untuk sejumlah daerah termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Selama sepekan ke depan BMKG memperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yang berpotensi mengakibatkan banjir dan tanah longsor di daerah rawan. 

Menyikapi peringatan BMKG ini, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa NTB sudah siap menghadapi potensi bencana tersebut salah satu dengan sudah dilakukan apel kesiapsiagaan. 

"Kita sudah melakukan apel kesiapsiagaan, bahkan kita sudah cukup oke. Kita juga sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya, bencana hidrometeorologi," kata Iqbal. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini mengatakan, beberapa daerah yang perlu di antisipasi yakni di wilayah Bima yang selama ini menjadi langganan bencana. 

Namun lebih dari itu kata Iqbal, hal yang penting harus dipikirkan adalah bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dari hulu ke hilir sehingga dampaknya bisa diminimalisir. 

"Kita harus mulai memikirkan bagaimana agar tidak berulang setiap tahunnya, artinya masalah dihulu harus kita selesaikan," kata Iqbal. 

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kota Mataram Sabtu 13 Desember 2025: Prakiraan Hujan Ringan

Iqbal juga mengaku saat ini yang menjadi bahan diskusi dengan bupati/wali kota se-NTB terkait bagaiamana menyelesaikan persoalan lingkungan. 

Dia mengatakan penanganan masalah lingkungan ini harus dilakukan ditingkat desa, karena banyak hutan yang sudah dikeluarkan statusnya oleh kepala desa lalu ada dikeluarkan sertifikat padahal itu hutan sebelumnya. 

"Hal-hal seperti itu harusnya sudah bisa kita antisipasi bersama," pungkas Iqbal.

(*)