FKD Kecamatan Pujut Bersama APH Deklarasi Tolak Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu

Ringkasan Berita:

• FKD Pujut bersama pemerintah dan aparat menolak tambang emas ilegal di Gunung Prabu dengan deklarasi dan petisi dari masyarakat.

• Tim gabungan aparat dan pemerintah akan mendirikan posko terpadu untuk pengamanan dan penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Lombok Tengah, serta Aparat Penegak Hukum (APH) menggelar deklarasi dan petisi menolak tambang emas ilegal yang berada di Gunung Prabu,  Kamis (11/12/2025).

Lokasi tambang emas ilegal itu berada di Dusun Kutte II, Desa Kuta, tidak jauh dari sirkuit Mandalika, Kamis (11/12/2025).

Dalam kegiatan ini, perwakilan masyarakat menyerahkan petisi kepada aparat sebagai wujud dukungan dan tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan tambang ilegal.

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto yang bertindak sebagai fasilitator menyatakan bahwa petisi tersebut menjadi dasar dan dukungan bagi APH di dalamnya ada unsur Polisi hingga TNI untuk melakukan penindakan hukum.

"Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, Kepala Desa sebagai perwakilan dari warga masyarakat membuat petisi, deklarasi, tuntutan pada kami selaku pemangku kebijakan,” ucap Eko.

“Hadirnya petisi ini sebagai dasar kami dan juga sebagai dukungan kami untuk melaksanakan kegiatan penindakan ataupun penegakan hukum terhadap hal-hal yang melanggar di lokasi tambang ilegal,” sambung Eko usai menghadiri deklarasi di Polsek Mandalika.

Ia juga menekankan, kegiatan bersama ini adalah wujud tanggung jawab moral pemerintah dan APH untuk memberikan rasa tenang, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

"Kegiatan ini adalah wujud kami bersama-sama dengan para masyarakat, ini sebagai wujud tanggung jawab moral kami bahwa sebagai aparat negara di sini hadir, negara hadir di masyarakat untuk memberikan rasa tenang, nyaman, dan aman untuk masyarakat,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti deklarasi ini, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, hingga elemen masyarakat di Kecamatan Pujut akan mendirikan posko terpadu di sekitar lokasi tambang. Pengamanan ini akan fokus pada keamanan sebagai prioritas utama.

"Nanti kami akan melaksanakan kegiatan pengamanan lokasi, untuk di lokasi kita bikin pos nanti, nanti pos terpadu di situ isinya adalah anggota Polres, Polsek, kemudian isinya dari Reskrim, Intel, kemudian dari Sabhara, kemudian dari Propam, Polair, dan dari BKSDA, dari BKD juga ada, dari Koramil ada, dari Kodim. Nanti kita bergabung di situ untuk melakukan pemantauan,” ungkapnya.

Baca juga: Tambang Ilegal di Gunung Prabu Lombok Tengah Ditutup Usai Memakan Korban Jiwa

Lebih jauh, Eko juga menegaskan bahwa Polres Lombok Tengah telah melalui tahap sosialisasi, pemasangan spanduk, dan imbauan.

Setelah adanya petisi dan dukungan dari masyarakat, APH akan langsung melakukan penindakan tegas bagi siapa pun yang masih melakukan penambangan ilegal.

"Sudah tahapan terlewati, sudah sosialisasi berulang kali, pemasangan spanduk, pemasangan imbauan. Kemudian hari ini juga ada petisi didukung oleh seluruh masyarakat diwakilkan oleh para Kades. Apabila ada yang melakukan kegiatan yang ilegal, kita langsung melakukan penindakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu tidak benar mengenai hasil tambang yang tinggi, karena hal tersebut hanya bertujuan memicu aktivitas ilegal dan merusak alam.

“Saya himbau pada seluruh masyarakat, stop kegiatan menambang di wilayah Prabu dan pada umumnya di wilayah hukum dan wilayah Lombok Tengah. Jadi sama-sama kita jaga alam, alam jaga kita, dan kita akan hidup makmur, mulia, dan juga sejahtera,” pungkasnya.

(*)