Tekan Angka Stunting, DP3AKB Lombok Timur Blusukan ke Sembalun Kuatkan Peran 3.100 TPK

Ringkasan Berita:

• DP3AKB fokus memperkuat kinerja TPK lebih dari 3.100 orang, dengan penekanan pada pengumpulan data primer keluarga, penyusunan SOP, dan koordinasi vertikal agar program MBG 3B efektif.
• Terdapat kekurangan dapur dan cakupan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sembalun; target tahun 2026 menuntut pemenuhan sasaran secara menyeluruh.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dalam upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B, yang menargetkan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non PAUD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur bersama tim ahli dari Kementerian/BKKBN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan telaah lapangan di Sembalun, Jumat (5 Desember 2025).

Kunjungan tim dari Kementerian/BKKBN ke Sembalun, yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bahan makanan bergizi, bertujuan mendalami hambatan dan mencari strategi terbaik dalam implementasi program nasional MBG.

Kepala DP3AKB Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, mengungkapkan, kebutuhan sarana prasarana dan cakupan sasaran MBG 3B masih menjadi tantangan di Sembalun.

"Memang dari kebutuhan ada tiga sebenarnya dapur yang dibutuhkan dan lain-lain, satu sedang dalam proses. Dengan dua dapur ini memang baru ter-cover secara utuh di 6 desa," jelas Hasbi.

Hasbi menyoroti target untuk sasaran 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Wanita/Balita Non-PAUD) di tahun 2026.

"Sasaran tambahan B3 di tahun 2026 dan kita harus sudah bisa memenuhi sasaran B3 tambahan ini dan itu bukan berupa persentase, tapi harus seterusnya," tegasnya.

Salah satu poin krusial yang digali dalam FGD adalah mengenai kinerja dan peranan Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang berjumlah lebih dari 3.100 orang di Lombok Timur, tersebar di setiap desa, dengan tugas melayani 200 KK per tim.

Hasbi mengakui adanya kelemahan mendasar dalam operasional TPK, terutama perihal data primer.

"Ada beberapa mendasar, bukan berarti mereka tidak bekerja, cuma kinerjanya yang akan kita optimalkan, terutama sekali yang paling mendasar itu mengenai data," ucap Hasbi.

Ia mencontohkan, data ini yang sangat lemah, misalnya dalam kasus perkawinan di bawah umur, Kabupaten Lombok Timur selalu mendapatkan data sekunder.

"Kalau TPK kita berdayakan, dia bisa mengetahui dari 200 KK yang mereka dampingi itu dengan gampang," imbuhnya.

Selain masalah data, ketidakjelasan Standard Operational Procedure (SOP) bagi TPK juga menjadi perhatian.

"Kita akui ada kelemahan, tidak ada SOP, tidak ada standar prosedur profesional apa yang harus dikerjakan," jelas Hasbi.

Hasbi menyatakan data stunting di Lombok Timur secara umum masih di atas rata-rata nasional. Untuk Sembalun sendiri, ia memperkirakan angka stunting saat ini berada di kisaran 12 persen, yang mencakup 3 persen dari total penduduk sekitar 25 ribu jiwa.

Ia mendorong kecamatan mengaktualisasi kebutuhan dapur MBG yang masih kurang, serta menyusun SOP TPK yakni memberikan arahan, SOP, dan tugas serta tanggung jawab yang lebih rinci dan jelas kepada TPK.

"Selain itu, memperkuat koordinasi vertikal seperti mengundang perwakilan Dinas dan para ahli di provinsi (BKKBN dan Dinas DP3AP2KB) untuk memperjelas tugas dan kewajiban TPK, terutama karena honor TPK bersumber dari mereka," pungkasnya.

DP3AKB berharap, melalui penguatan TPK dan koordinasi yang lebih baik, data primer keluarga dapat terkumpul secara akurat dan akuntabel, sehingga program MBG 3B menjadi langkah signifikan dalam menekan angka stunting di Lombok Timur dan Sembalun khususnya.

Terpisah, Penyuluh KB Ahli Utama Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, Ir. Siti Fatonah Mph, menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK.

"Misi kami ke sini adalah sebetulnya untuk melakukan telaah terhadap peran para TPK, Tim Pendamping Keluarga, di dalam program makanan bergizi gratis 3B," katanya.

Siti menekankan program MBG bukan hanya soal penyaluran makanan, tetapi lebih pada edukasi.

"Terpenting itu adalah mengedukasi para keluarga agar terjadi perubahan perilaku di dalam keluarga, di dalam pola penyediaan makanan bergizi di rumah masing-masing. Karena program MBG hanya sekitar 30 persen dari kebutuhan kalori dalam satu hari," jelasnya.

Siti menanggapi stunting di Sembalun, yang merupakan daerah produksi pangan. Ia menggarisbawahi pentingnya protein hewani di desa wisata itu.

"Stunting itu bukan hanya ditentukan karena ini daerah produksi sayur-mayur ya, pengaruh terbesar itu sebetulnya dari protein hewani yang kurang," tutupnya.