Lombok Timur Perkuat Pendampingan Keluarga untuk Tekan Stunting

Ringkasan Berita:

• Lombok Timur fokus pada pendampingan keluarga untuk mencegah stunting, mulai dari calon pengantin hingga balita.
• 3.063 Tim Pendamping Keluarga (TPK) ditempatkan di seluruh desa, setiap tim mendampingi sekitar 200 keluarga dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, PKK, dan kader.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengambil langkah strategis yang lebih terintegrasi, untuk mengatasi statusnya sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Strategi pencegahan kini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga diperkuat dengan pendekatan pendampingan keluarga yang dimulai sejak tahap calon pengantin.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Nurhidayati, mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk 3.063 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Ribuan tim ini disebar di seluruh desa dan kelurahan, dengan tugas mendampingi sekitar 200 kepala keluarga per tim. Ia menjelaskan bahwa setiap tim terdiri dari unsur tenaga kesehatan (bidan sebagai ketua), anggota PKK, dan kader.

"Satu tim terdiri dari tenaga kesehatan atau bidan, PKK dan kader. Pendampingan bukan hanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun juga dimulai sejak calon pengantin dan pasangan usia subur," ungkapnya pada Rabu (3/12/2025).

Nurhidayati menambahkan, pendampingan menjadi langkah penting untuk memutus risiko stunting, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, minim akses sanitasi, atau masuk kategori miskin ekstrem.

Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibanding hanya mengandalkan intervensi penanganan.

"Intervensi tanpa pendampingan tidak akan efektif. Keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang memahami pola hidup sehat dan pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan," tuturnya.

Selain pendampingan, TPK juga berperan dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu menyusui, balita, dan baduta di tingkat desa.

Sebagai bentuk dukungan, para pendamping memperoleh insentif sebesar Rp1.000 per porsi yang mereka salurkan, naik dari sebelumnya Rp500. Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk kerja sama timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Program ini sifatnya simbiosis mutualisme. Di satu sisi, mendukung percepatan penurunan stunting, dan di sisi lain membantu proses distribusi ke penerima manfaat," jelasnya.

Melalui strategi pendampingan terintegrasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap angka stunting dapat menurun signifikan dan kesadaran keluarga, dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat semakin meningkat.

"Kami sebagai pemerintah berharap dengan strategi ini bisa menurunkan angka stunting di Lombok Timur," pungkasnya.