Desa Berdaya Diluncurkan Jelang HUT ke-67 NTB, Ratusan Pendamping Siap Bertugas

Ringkasan Berita:

• Program Desa Berdaya merupakan wujud implementasi NTB Makmur Mendunia Iqbal-Dinda.
• Sebanyak 144 pendamping Desa Berdaya telah disiapkan untuk mendampingi warga sasaran di 40 desa penerima program fase pertama.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Program Desa Berdaya yang digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, dalam rangka mengentaskan kemiskinan akan segera diluncurkan. 

Program Desa Berdaya merupakan wujud implementasi NTB Makmur Mendunia Iqbal-Dinda.

Menurut rencana, program Desa Berdaya akan diluncurkan sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. 

“Kita launching tanggal 16 Desember di lapangan Ungga,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, Selasa (2/12/2025). 

Sebanyak 144 pendamping Desa Berdaya telah disiapkan untuk mendampingi warga sasaran di 40 desa penerima program fase pertama. 

Pendamping Desa Berdaya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta memahami tugas yang akan dijalankan.

Baca juga: Daftar Desa Berdaya Iqbal-Dinda Tahap 1 di Seluruh NTB

“Tugas pertama mereka adalah melakukan verifikasi dan validasi data by name, by address, sesuai data BPS dalam DTSEN dan desil 1 maupun desil 2,” ujar Hamdi. 

Proses pemadanan data dilakukan agar intervensi bantuan tepat sasaran dan menyasar keluarga dalam kategori miskin ekstrem. 

Setiap pendamping ditugaskan mendampingi sekitar 50 kepala keluarga. 

Pendamping wajib mengidentifikasi potensi ekonomi desa dan memetakan minat usaha keluarga sasaran.

“Pendamping akan membantu membuat rencana usaha warga. Mulai estimasi biaya, kemampuan pengelolaan, peluang pemasaran hingga kelayakan usaha itu untuk berkelanjutan,” jelas Hamdi. 

Desa Ungga sebagai lokasi launching memiliki potensi unggulan desa mencakup sektor kerajinan, peternakan, dan pertanian.

Saat ini Pemprov NTB tengah melakukan finalisasi kerja sama dengan BPS, termasuk penandatanganan MoU pemanfaatan data dan penugasan pendamping di masing-masing dusun sasaran. 

Pendamping akan mengacu pada 39 indikator kemiskinan untuk menilai kelayakan penerima intervensi.

Seluruh data yang dihimpun terintegrasi langsung ke sistem BPS.

Selanjutnya ditetapkan daftar keluarga miskin ekstrem yang akan mendapatkan pendampingan.

“Setelah launching, pendamping langsung bekerja di lapangan,” tegas Hamdi.

Ia menambahkan, keluarga akan didorong memiliki minimal dua sumber mata pencaharian untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 

Jika usaha dinilai layak, maka pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa transfer aset produktif, disesuaikan dengan jenis usaha yang direkomendasikan.

(*)