Pemda Lombok Timur Canangkan Program Pengembangan Garam Industri

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana untuk mengembangkan industri garam untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bupati Lombok Timur Haerul Warisan menyebutkan salah satu program yang direncanakan, yaitu dengan mengembangkan potensi garam industri, hal tersebut sebagai bentuk mendukung program KKP yaitu swasembada garam. 

“Kemarin kami menghadap ke KKP, KKP itu punya program membangun tambak garam industri, Indonesia masih mengimpor garam industri 2,7 juta ton. Sehingga ini dimaksudkan untuk swasembada garam industri, salah satunya seperti yang dibangun di Pulau Rote, NTT, ada ribuan hektar disana," katanya pada Jumat (24/10/2025). 

Garam tersebut juga berpotensi untuk dibangun di wilayah Lombok Timur. 

Namun Iron, sapaan karibnya, menyebut, yang menjadi kendala saat ini adalah aset lahan yang dimiliki Pemkab masih belum mencukupi. 

Baca juga: Sumbawa Siap Jadi Model Pengembangan Industri Garam Nasional

“Kami belum ada aset lahan seluas itu, dan  itu menjadi salah satu persyaratan dari Pemerintah pusat,” terang Iron.

Iron juga mengatakan juga akan membuat sertifikat pulau-pulau kecil yang berada di Kabupaten Lombok Timur melalui KKP.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investor untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Lombok Timur. 

Ia menyebut ada 44 pulau kecil yang masuk di wilayah Lombok Timur. 

Proses pulau kecil tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini, sehingga tahun depan investasi sudah ada yang masuk. 

"Upaya ini bukan semata soal pengembangan kawasan wisata, tapi juga tentang bagaimana potensi laut kita bisa dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini diperlukan untuk melakukan pendataan dan sertifikasi terhadap pulau-pulau kecil di Lombok Timur, bertujuan untuk memperkuat posisi Pemkab dalam kepemilikan atas aset lahan. 

“Pulau-pulau kecil ini kan tidak ada, bisa saja kita katakan misalnya itu kewenangan KKP, dan kepemilikan itu harus diurus,” terang Iron. 

Iron mengatakan, misalnya di Gili Kondo, sangat berpotensi untuk pengembangan wisata bahari, baik untuk penyelam maupun hanya sekedar menikmati pasir putihnya di tempat tersebut. 

“Tinggal kami cari investor, karena disana itu sangat berpotensi untuk pengembangan wisata bahari, untuk snorkeling, diving. Dari Gili Trawangan orang bisa ke Gili Kondo hanya dalam waktu satu jam,” tutup Iron.

(*)