Dikbud NTB Beri Tenggat Waktu 2 Bulan kepada Kepala Sekolah untuk Perbarui Dapodik

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan tenggat dua bulan kepada kepala SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk menyelesaikan update data pokok pendidikan (Dapodik). 

Plt Kepala Dinas Dikbud NTB, Lalu Hamdi menyebut pembaruan data untuk memastikan kebutuhan sekolah bisa disesuaikan oleh pemerintah pusat dalam pemberian bantuan biaya pembangunan. 

"Karena di Dapodik itu sesungguhnya sudah kelihatan berapa ruang kelas, berapa ruang guru, kamar mandi apa yang menjadi kekurangan, kemudian mana yang masih bagus, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat akan kelihatan semuanya di sana," kata Hamdi, Kamis (23/10/2025). 

Dari data inilah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bisa memperkirakan alokasi anggaran untuk perbaikan. 

"Makanya saya minta kepala sekolah update, tapi jangan update-nya sekarang pakai data yang dulu, harus pakai data yang terbaru," tegas mantan Karo Pemerintahan ini. 

Baca juga: Pembangunan Gedung Baru Sekolah Rakyat di Lombok Utara Telan Anggaran Rp250 Miliar

Sebelumnya saat kunjungan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di NTB, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan SMA/SMK di NTB berjumlah 801 sekolah dengan 19 ribu guru dan 200 ribu siswa.

Infrastruktur sekolah terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun.

Sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

“Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” kata Iqbal. 

Iqbal berharap sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

“Bagi kami di NTB pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” kata Iqbal.

(*)