Gubernur Iqbal Cerita Masalah Pendidikan di NTB, Mendikdasmen Singgung Akurasi Data

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menceritakan berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di daerahnya, kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. 

Berbagai persoalan tersebut disampaikan Iqbal dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah se-NTB bersama Mendikdasmen, di Kantor Bank NTB Syariah, Selasa (22/10/2025). 

Sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTB, mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga banyaknya ruang kelas yang rusak. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu mengatakan jumlah SMA/SMK di NTB saat ini, mencapai 801 sekolah dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa.

Namun terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. 

Selain sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

“Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” kata Iqbal. 

Baca juga: Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 Topik 3 FPPN PPG

Iqbal juga berharap kedepannya terjadi sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB. 

“Bagi kami di NTB pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” kata Iqbal.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menanggapi persoalan yang disampaikan Gubernur Iqbal, ia mengatakan masalah-masalah yang dihadapi NTB di bidang pendidikan bisa diselesaikan jika kolaborasi antara pusat dan daerah bisa sejalan. 

Mu'ti menyinggung soal data pendidikan, menurutnya banyak data di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga ia mendorong langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam memperbaiki sistem pendidikan, agar terwujudnya pendidikan yang merata dan berbasis data akurat. 

“Masalah utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada keakuratan  kualitas pendidikan. Banyak hal di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi lapangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kami mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi, agar setiap kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.

Mu'ti menjelaskan, Kemendikdasmen tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di NTB. 

Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan. Tahun depan program ini diperluas dengan dukungan peningkatan kapasitas guru. 

Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa, untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.

“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tegasnya.

(*)