Keluhan soal MBG di Lombok Barat, LAZ Dorong SPPG Berbenah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARA - Sejumlah guru di Lombok Barat menyebutkan banyak dari siswa mereka di sekolah enggan mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah seorang guru dari Kecamatan Batu Layar, Raodiah mengungkapkan, puluhan wadah makanan atau omprengmenu MBG hamper selalu tersisa, tak habis dimakan.

“Banyak anak-anak yang tidak mau makan, di kelas yang isinya 28 siswa, hanya 8 orang yang mau makan. Itupun mereka cuman ngambil buah atau gak susunya saja,” ucap Raodiah setelah, Selasa (21/10/2025). 

Dijelaskannya, alasan dari banyaknya ompreng yang tersisa ini lantaran menu MBG yang dibagikan tidak sesuai dengan selera siswa. Ia bahkan mengatakan nasi bungkus yang dijual pedagang lebih laku dan diminitasi siswa. 

Selain itu, penyebab siswa ogah menyantap MBBG ini juga di karenakan aroma makannya sudah mulai tidak enak. 

“Misalnya telur yang sudah mulai amis, atau ayam yang ditakutkan ada ulatnya, karena itu pernah kejadian juga,” tutur Raodiah. 

Hal senada juga disampaikan perwakilan Guru Madrasah di Kecamatan Sekotong. Guru yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, siswa enggan menyantap menu MBG karena tidak terbiasa menggunakan piring berbahan aluminium. 

“Omprengnya ini kan pake aluminium sama kayak di Rumah Sakit, jadi anak-anak kita merasa enggak berselera. Mereka juga sudah terbiasa dengan masakan ibunya,” ucapnya. 

Ia bahkan merasa bahwa hadirnya program MBG ini justru malah menambah tanggung jawab guru. Guru, sambungnya, harus mengikat rapi ompreng sisa siswa setiap hari sebelum diambil pihak SPPG.

“Mohon maaf ini, katanya juga ada honor koordinator buat kita, tapi sampai sekarang belum ada,” keluhnya.

Baca juga: Ratusan Sekolah di Kota Mataram Terima Bantuan Smart Digital Screen dari Presiden Prabowo

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan bahwa program MBG sejak awal memang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Akan tetapi, katanya, beban tanggung jawab selalu dilimpahkan pada Pemkab.  

Sehingga ia dengan tegas meminta agar program MBG ini harus bisa memberikan dampak bagi daerah baik secara ekonomi maupun pemenuhan gizi untuk anak. Ia mengaku tidak segan-segan menutup dapur MBG jika didapati membahayakan. 

“Ya kalau memang terus bahaya hasil temuan kita, dan kejadiannya terus buruk ya terpaksa kita harus tutup,” tegasnya. 

Terpisah, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Tri Dhara Marhamah, mengatakan akan menyampaikan keluhan serta permasalahan MBG yang ditemukan di Lombok Barat. 

“Kita di sini hanya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, kami tidak berwenang menyampaikan apapun. Tapi temuan-temuan yang disampaikan teman-teman (Guru di Sekolah) akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya. 

(*)