NTB Perkuat Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB mengintegrasikan 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah melalui Portal NTB Satu Data dan Portal PELITA Kemendagri untuk memperkuat tata kelola berbasis data.
• Integrasi ini bertujuan menyatukan referensi data agar perencanaan dan pengambilan kebijakan lebih akurat, efisien, serta menghindari perbedaan data antarinstansi.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai memperkuat integrasi 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah.

Langkah ini diambil sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah agar lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.

Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data pada Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (1/6/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh para produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.

Penguatan tata kelola data ini menjadi salah satu perhatian besar Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti. Pemprov NTB meyakini bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah menggunakan referensi data yang sama.

Menurutnya, selama ini pemerintah sering menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi maupun antara daerah dan pusat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan serta pengambilan keputusan.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap tata kelola data karena pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik pula. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan integrasi sistem secara menyeluruh. Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga tata kelola dan mekanisme interoperabilitas antarsistem.

“Integrasi data bukan sekadar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang kita bangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan integrasi data ini akan memberikan tiga manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan menggunakan data yang seragam.

Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data secara berulang oleh masing-masing instansi. Ketiga, memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran sesuai kondisi lapangan.

Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.

“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan jauh lebih efektif,” kata Anja.

Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis pembangunan, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.

Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dirancang berdasarkan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi data ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan NTB yang semakin modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.