Pemprov NTB dan BPS Dorong Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB dan BPS mengajak pelaku usaha, UMKM, dan berbagai pihak aktif mendukung Sensus Ekonomi 2026 untuk menghasilkan data pembangunan yang akurat dan tepat sasaran.
• Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting untuk memetakan kondisi ekonomi daerah, perkembangan UMKM, ekonomi digital, dan potensi usaha sebagai dasar kebijakan pembangunan NTB.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diambil sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili oleh Ir. Hasmudin.

Sekitar 60 peserta yang hadir berasal dari perwakilan perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.

Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporannya menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan krusial dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.

Menurut Aka sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

“Melalui Sensus Ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, memaparkan kondisi ekonomi NTB yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif serta memiliki daya tahan yang cukup kuat.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata. Menurutnya, kualitas pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” kata Faozal.

Faozal juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan apa adanya.

“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali.

Sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Wahyudin menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.

“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.

Dukungan dari dunia usaha juga disampaikan oleh Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan sangat penting dalam memetakan daya sang usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.

“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang pro-usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.

Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan agenda Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Dalam sesi ini, para peserta langsung dipandu oleh tim BPS NTB untuk melakukan simulasi pengisian sensus, baik secara daring (online) maupun teknis pendataan lapangan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapannya mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.