NTB Siap Perluas Cakupan Program Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi lintas sektor bersama BGN, Satgas, dan mitra pelaksana.
• Program MBG dinilai tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro dan pemerataan kesejahteraan, dengan NTB menjadi salah satu daerah dengan perkembangan program tercepat.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program prioritas nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (22/5/2026). Rapat ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa Satgas MBG berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat berjalan efektif di daerah.

“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.

Fathul menambahkan, Program MBG memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung. Sementara itu, anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelas Erwin.

Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG terbaik berkat dukungan kuat dari pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

Namun, Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas. Hal ini mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai.

“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga Gerakan Pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.

Selain sektor pertanian, pengembangan budi daya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terakhir, pemerintah mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.