Hari Buruh di NTB, Gubernur Iqbal: Kenaikan Upah Drastis Hanya di Atas Kertas

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB menggelar dialog Hari Buruh, menyoroti pentingnya pelibatan serikat buruh dalam penyusunan Perda dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.
• Gubernur Iqbal menekankan kenaikan upah moderat dengan pengawasan ketat lebih efektif dibanding kenaikan drastis yang sulit direalisasikan.

Laporan Wartawan TrinunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Peringatan hari buruh di Nusa Tenggara Barat (NTB) dirayakan dengan dialog antara pemerintah daerah dengan serikat buruh. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Jumat (1/5/2026).

Dialog ini dihadiri langsung Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, yang menyoroti terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja di NTB.

Iqbal mengakui adanya kekurangan dalam menyusun beberapa peraturan daerah (Perda) terkait dengan pekerja. Ke depan, dalam penyusunan regulasi ini harus benar-benar melibatkan buruh untuk mendengar masukan dan kebutuhannya.

"Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait dengan pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan," kata Iqbal.

Tak hanya regulasi, Iqbal juga berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan di NTB. Hanya saja, ia menyayangkan anggaran dan fasilitas pendukung yang sudah dijanjikan belum direalisasikan.

Padahal, kata Iqbal, terkait dengan anggaran dan fasilitas pengawasan sudah diinstruksikan untuk diberikan. Ia meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) mengawal realisasi janji ini nantinya.

"Mereka (pengawas) tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas, saya minta Pak Sekda mengawal instruksi ini," tegasnya.

Tidak kalah penting dalam dialog tersebut, terkait standar upah yang diberikan perusahaan kepada para pekerja juga menjadi perhatian. Namun terkait ini, harus mempertimbangkan kondisi perusahaan dan kemampuan pemberian upah.

"Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat dibarengi dengan pengawasan ketat, agar perusahaan benar-benar membayarnya, daripada menaikkan upah secara drastis namun hanya di atas kertas," kata Iqbal.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah dalam dialog tersebut.

"Ini momen yang luar biasa dan menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan teman-teman buruh," ujarnya.

Ia menunggu janji Gubernur Iqbal melibatkan serikat buruh dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) ke depan. Ia mengakui bahwa sebelumnya ada hambatan komunikasi di mana aspirasi buruh belum terserap maksimal dalam regulasi.

"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ke depan teman-teman serikat akan dilibatkan. Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja," tegasnya.

Wira juga menekankan bahwa buruh harus dipandang sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan. Ia berharap pemerintah terus memperjuangkan upah buruh agar sejalan dengan visi "NTB Makmur Mendunia".

"Jangan sampai buruh hanya dijadikan objek, tapi harus menjadi bagian penting bagi pengusaha maupun pemerintah untuk memajukan daerah. Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan," pungkasnya.

Baca juga: Hari Buruh 2026: Pemprov NTB Perkuat Sinergi Inklusif Bersama Serikat Pekerja