Sinkronisasi Agenda Pusat-Daerah, Pemprov NTB Percepat Program Prioritas

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB mengarahkan seluruh program pembangunan agar selaras dengan agenda nasional guna memaksimalkan dampak investasi pusat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
• Fokus utama mencakup penguatan konektivitas (udara/laut), revitalisasi wisata Senggigi, pemanfaatan produk lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengelolaan lingkungan.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk memberikan dampak maksimal bagi daerah.

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut sejalan dengan upaya mencapai triple agenda, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.

"Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah," ujar Faozal.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi (high cost).

"Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Terkait sektor pariwisata, revitalisasi kawasan Senggigi menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

"Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah," jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

"Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri," katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

"Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

"Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib," tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

"Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Menuju Pariwisata Kelas Dunia, NTB Rancang Guidebook Destinasi Berkualitas