Gubernur Iqbal 'Ultimatum' Kepala OPD Apabila Berkinerja Buruk

Ringkasan Berita:

• Kepala OPD diminta untuk menyampaikan secara singkat dan padat hasil kinerjanya dan menyampaikan tantangan yang dihadapi.
• Diberikan indikator kinerja yang harus dicapai setiap bulannya oleh masing-masing OPD.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengumpulkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan di tahun kedua ini. 

Juru bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, dalam rapat yang berlangsung di Gedung Sangkareang tersebut Gubernur meminta agar kepala OPD memahami rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Memahami visi-misi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), nantinya akan dilaporkan setiap akhir bulan dalam rapat pimpinan sebagai bahan evaluasi. 

"Setiap akhir bulan harus memiliki laporan terkait dengan kinerja yang sudah diperbuat di depan rapat pimpinan, dari situ akan dilakukan evaluasi kinerja yang nantinya akan menjadi catatan khusus," kata Aka sapaan akrabnya, Selasa (21/4/2026). 

Baca juga: Sekda NTB Abul Chair Fokus Penataan Manajemen Kinerja OPD

Aka menjelaskan dalam laporan nanti, kepala OPD diminta untuk menyampaikan secara singkat dan padat hasil kinerjanya dan menyampaikan tantangan yang dihadapi serta penyebab tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan. 

Jika masalah-masalah tersebut tidak mampu diselesaikan kata Aka, Gubernur Iqbal dengan tegas menyampaikan agar kepala OPD tersebut bisa dengan jantan mengundurkan diri atau melakukan perbaikan terhadap kinerjanya. 

"Pak Gubernur menyampaikan kalau bapak-ibu tidak mampu boleh dengan jantan mengundurkan diri, atau melakukan perbaikan kinerja dengan menguatkan solidaritas," kata Aka. 

Iqbal kata Aka akan memberikan indikator kinerja yang harus dicapai setiap bulannya oleh masing-masing OPD, kini formasi birokrasi pemerintahan sudah lengkap tersisa satu yang masih lowong yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Dengan komposisi yang lengkap ini, Gubernur Iqbal menegaskan OPD harus bisa memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang membuat masyarakat akan mengingat hal tersebut. 

"Pak gubernur mengatakan orang tidak akan melihat apa yang kita kerjakan, tetapi akan memunculkan kekurangan yang kita lakukan. Maka tutup kekurangan itu dengan dampak yang kita kerjakan," pungkas Aka. 

(*)