Sekda NTB Minta Satpol PP Terapkan Penegakan Perda yang Humanis dan Inklusif

Ringkasan Berita:

• Sekda NTB Abul Chair membuka workshop bagi Satpol PP se-NTB untuk meningkatkan kemampuan penegakan Perda yang lebih humanis, inklusif, dan berperspektif gender.
• Sekda menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui penerapan SOP yang jelas, kolaborasi lintas sektor, serta keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, membuka secara resmi Workshop Penguatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Mataram, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang humanis, inklusif, serta berperspektif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Satpol PP kabupaten/kota se-NTB ini merupakan inisiasi Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi NTB. Workshop ini menjadi bagian strategis dalam mendorong terwujudnya NTB yang lebih inklusif.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarlembaga dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pihak lain.

“Kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan sangat dibutuhkan. Tidak ada satu orang atau satu perangkat daerah yang bisa mencapai tujuan secara mandiri. Semua membutuhkan hubungan dan kerja sama yang saling berakuntabilitas,” ujar Sekda.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas Satpol PP harus dimulai dari penataan kelembagaan, termasuk memperjelas posisi dan mandat lembaga dalam sistem pemerintahan. Selain itu, diperlukan standardisasi proses bisnis melalui pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

“Setiap tugas harus dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. Ini menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas kelembagaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kinerja Satpol PP.

Dalam konteks penegakan Perda, ia mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan nilai-nilai humanis dan inklusif.

“Sebagai penegak Perda, kita harus tegas. Namun, ketegasan itu perlu diimbangi dengan pendekatan yang humanis dan tidak berlebihan. Tidak terlalu keras, tetapi juga tidak lemah,” jelasnya.

Sementara itu, SKALA Lead NTB, Lalu Anja Wistya Kusuma, menjelaskan bahwa Program SKALA merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia yang telah berjalan di NTB sejak Maret 2023. Program tersebut berfokus pada penguatan tata kelola layanan dasar melalui sinergi lintas sektor.

“Program SKALA merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk mempercepat peningkatan layanan dasar. Salah satu fokus kami adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, termasuk dalam penegakan Perda oleh Satpol PP,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Baca juga: Sekda Abul Chair: ASN NTB Harus Kompak Wujudkan NTB Makmur Mendunia