Gubernur NTB Sebut Sektor Mikro Penyelamat Ekonomi, BPRS Diminta Lebih Agresif

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTB Lalu Iqbal menegaskan bahwa sektor ekonomi mikro dan ultra mikro merupakan tulang punggung yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan tantangan global.
• Pemerintah Provinsi NTB secara agresif mendorong transformasi BPR menjadi BPRS serta mengonsolidasikan lembaga keuangan daerah agar lebih fokus dan terarah dalam membiayai sektor mikro.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya peran sektor ekonomi mikro dan ultra mikro sebagai penopang utama ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (20/4/2026).

Gubernur menjelaskan bahwa tantangan terbesar dunia usaha saat ini adalah volatilitas yang dipicu oleh konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta tekanan inflasi dan suku bunga. Kondisi ini membuat para pelaku usaha lebih membutuhkan stabilitas dan kepastian dibandingkan faktor lainnya.

“Bagi pengusaha, bunga naik atau harga naik bukan masalah utama, selama ada stabilitas. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur.

Menurutnya, sistem keuangan syariah memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian tersebut melalui akad yang jelas, mekanisme bagi hasil, serta prinsip kehati-hatian. Sistem ini dinilai mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan.

Ia juga mengingatkan kembali sejarah krisis ekonomi 1998, di mana sektor mikro terbukti menjadi penopang yang menyelamatkan ekonomi nasional saat sektor formal mengalami tekanan berat.

“Ketika krisis terjadi, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sektor mikro. Di sinilah peran strategis BPRS menjadi sangat penting,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mendorong BPR NTB untuk bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Selain itu, Pemprov juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah.

Ke depan, Pemprov NTB juga berencana mengintegrasikan seluruh institusi keuangan daerah agar dapat dikelola lebih terarah dan terkonsolidasi. Langkah ini diharapkan memperkuat peran lembaga keuangan daerah, terutama dalam pembiayaan sektor mikro dan ultra mikro.

Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Himbarsi, Alfi Wijaya, mengatakan industri BPR Syariah secara nasional tengah menghadapi tantangan cukup berat.

Sejumlah indikator menunjukkan tekanan, mulai dari meningkatnya pembiayaan bermasalah hingga menurunnya profitabilitas.

“Secara umum, kondisi industri BPR Syariah saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Tapi kesadaran atas kondisi ini adalah langkah awal untuk bangkit,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai Provinsi NTB, khususnya Lombok, menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pangsa pasar BPRS di NTB disebut mendekati 50 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sekitar 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah di NTB tercatat sekitar 1 persen.

“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut ditopang tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” itu dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, pelaku UMKM, serta pelaku industri BPRS dari seluruh Indonesia.