BPRS NTB Jadi Rujukan Nasional, Kinerja Dinilai Paling Sehat

Ringkasan Berita:

• Provinsi NTB diakui sebagai model sukses bagi industri BPR Syariah (BPRS) nasional berkat ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan stabil di tengah tantangan ekonomi global.
• BPRS di NTB mencatatkan performa luar biasa dengan penguasaan pangsa pasar hampir 50 persen dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang sangat rendah (1 % ), jauh melampaui rata-rata nasional.

TRIBUNLOMBOK.COM - Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut sebagai model rujukan bagi pengembangan ekonomi syariah secara nasional.

Prestasi ini disorot dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 yang berlangsung di Mataram, Senin (20/4/2026).

Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, menyatakan bahwa di tengah tekanan kinerja industri BPRS secara nasional, sektor perbankan syariah di NTB justru menunjukkan performa yang sangat sehat.

“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujar Alfi Wijaya dengan optimistis.

Ia mengungkapkan bahwa di tengah lesunya industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional, performa industri perbankan syariah di NTB justru tampil memukau dan sehat. Alfi mengungkapkan bahwa NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk belajar.

Menurutnya, kondisi industri BPRS di tingkat pusat sedang tidak baik-baik saja akibat tekanan profitabilitas dan kenaikan pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang luar biasa. 

BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Kualitas kredit kerjaga diperkuat dengan Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di NTB sangat rendah, yakni di angka 1 persen.

"Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius," tegasnya mengagumi.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa sistem ekonomi syariah adalah jawaban atas ketidakpastian global saat ini. Volatilitas harga energi dan konflik geopolitik dinilai sangat menekan dunia usaha.

“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal sekaligus membuka secara resmi Rakernas tersebut.

Iqbal menilai keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB kini tengah mengambil langkah agresif untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, di antaranya mendorong  seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.

Iqbal juga mendorong pembenahan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah.

Melakukan penguatan menyeluruh sebagai lokomotif perbankan daerah serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.

Di akhir sambutannya, Gubernur  menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. 

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.

Kepercayaan Himbarsi menjadikan NTB sebagai tuan rumah menjadi momentum krusial untuk terus menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.

Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” turut dihadiri sebanyak 140 lebih BPRS seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia serta sejumlah pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.