Upaya Gubernur Iqbal Menyehatkan BUMD: Perbaikan Manajamen hingga Pelayanan

Ringkasan Berita:

• BUMD Bank NTB Syariah dan PT Gerbang NTB Emas (GNE) menunjukkan perbaikan positif.
• Bank NTB Syariah kini sudah bisa menyalurkan KUR sementara GNE sudah membayar utang pajak.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah menuntaskan tahun pertama kepemimpinannya dengan menyehatkan badan usaha milik daerah (BUMD).

Caranya dengan pergantian manajemen, hingga penyelesaian persoalan-persoalan yang mengganggu bisnis perusahaan daerah tersebut seperti yang terjadi di Bank NTB Syariah dan PT Gerbang NTB Emas (GNE). 

Iqbal menyampaikan setelah pergantian pengurus Bank NTB Syariah, salah satu upaya yang dilakukannya yakni membuka kembali akses kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah tujuh tahun diblokir. 

Saat ini tersedia Rp30 miliar untuk KUR yang bisa disaluran ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. 

"Alhamdulillah BUMD sudah kita tata, manajemen baru, walaupun baru dua bulan sudah menyelesaikan banyak hal seperti menghidupkan kembali KUR yang sudah tujuh tahun diblok sekarang hidup lagi," kata Iqbal. 

Baca juga: 31 Titik Ruas Jalan Provinsi di NTB Rusak, Gubernur Iqbal Buka Opsi Pakai Teknologi Baru

Dalam mengembangkan bisnis pembiayaan di Bank NTB Syariah, saat ini sedang dilakukan proses pengajuan penyaluran dana pembiayaan untuk calon pekerja migran Indonesia (PMI). 

Dana yang diusulkan sebesar Rp15-20 miliar yang nantinya disalurkan kepada masyarakat, sebagai modal berangkat bekerja ke luar negeri. 

"Kita sudah mengajukan dan insyaallah kita akan dapat dalam waktu dekat Rp15-20 miliar yang akan kita gunakan untuk membantu pembiayaan keluar negeri," ujar Iqbal. 

Bank NTB Syariah disiapkan untuk menyalurkan KUR Peternakan dengan bunga rendah 3 persen.

Dari sisi layanan mobile banking juga sudah pulih setelah serangan siber tahun 2025 lalu. 

Bank NTB Syariah dipilih menjadi salah satu bank daerah, yang mengelola dana program makan bergizi gratis (MBG) dengan nilai Rp5,7 triliun jumlah ini atau lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.

Iqbal mengungkapkan, PT GNE sudah membayar utang pajak ke Dirjen AHU sebesar Rp5 miliar sehingga dapat melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan seleksi untuk jajaran pengurus baru. 

(*)