NTB Perkuat Tata Kelola Aset, Wamendagri Minta Semua Kepala Daerah Kooperatif

TRIBUNLOMBOK.COM, DENPASAR - Semua kepala daerah, sekda, dan inspektur dimina bersikap kooperatif dan proaktif dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Sejatinya pemeriksaan BPK merupakan bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI BPK RI, di Auditorium Bima, kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). 

Acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Gubernur hadir didampingi Inspektur Provinsi NTB dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.

Dalam arahannya, Wamendagri Ribka Haluk, menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah melalui keselarasan perencanaan RKPD dan APBD. 

Pemerintah daerah juga diminta mendukung Program Strategis Nasional (PSN), memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan digitalisasi pajak serta retribusi daerah, serta menjaga iklim investasi di sektor jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca juga: Pemprov NTB Gandeng DJKN Optimalkan Aset dan Piutang Daerah

Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan membangun komunikasi yang efisien dan efektif selama proses audit agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. 

Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan tematik, khususnya manajemen aset daerah, yang memerlukan digitalisasi inventarisasi serta pengamanan fisik yang memadai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor perbankan daerah, melalui peningkatan keamanan siber dan perbaikan analisis kredit pada BPD menjadi perhatian untuk meminimalkan risiko kerugian finansial.

Menanggapi arahan tersebut, gubernur NTB menyampaikan bahwa langkah efisiensi dan perbaikan sistem di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB telah berjalan.

“Kalau kita amati apa yang kita lakukan dari awal sampai sekarang ini, beberapa efisiensi itu sudah kita lakukan. Insya Allah kita sudah on track, tadi kita bikin checklist juga satu per satu yang kemudian diberikan tanggapan oleh Anggota BPK VI langsung,” kata Gubernur Iqbal, dalam rilis yang diterima Tribun Lombok.

Terkait manajemen aset, Gubernur Iqbal juga menyampaikan langkah penguatan struktur kelembagaan agar aset daerah bernilai besar dapat dikelola lebih optimal.

“Kami menyampaikan masukan mengenai hambatan struktural kelembagaan pemanfaatan aset. Aset itu di bawah BPKAD, sehingga kelembagaannya perlu diperkuat untuk mengurus aset yang sekian triliun,” pungkasnya.