Gubernur Iqbal Selaraskan Industrialisasi Perunggasan Terintegrasi dengan Budaya Beternak NTB

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik NTB

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Di tengah percepatan program pangan nasional, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menampilkan pendekatan yang substantif, menyelaraskan agenda pusat dengan kekuatan sosial-ekonomi lokal.

Industrialisasi perunggasan terintegrasi tidak diposisikan semata sebagai proyek investasi, melainkan sebagai strategi membangkitkan kembali budaya beternak masyarakat, sebuah tradisi yang telah lama hidup di desa-desa, namun terpinggirkan oleh struktur industri yang timpang. Program nasional diterjemahkan ke dalam konteks daerah, lalu ditarik hingga ke tingkat desa, agar transformasi ekonomi benar-benar berpijak pada realitas masyarakat.

Secara sosiologis, beternak bagi masyarakat NTB bukan sekadar aktivitas produksi. Ia adalah livelihood strategy - cara rumah tangga agraris menjaga keberlanjutan hidup. Ternak berfungsi sebagai tabungan keluarga, penyangga saat krisis, sekaligus modal sosial dalam siklus kehidupan masyarakat. Namun selama puluhan tahun, posisi peternak lokal terjebak di hilir paling bawah: membesarkan ternak tanpa kendali atas bibit, pakan, pengolahan, maupun pasar. Inilah yang membuat pendapatan peternak rentan, sementara nilai tambah justru dinikmati industri besar dari luar daerah.

Karena itu, pembangunan industri perunggasan terintegrasi perlu dibaca dalam kerangka value chain development. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguasaan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan DOC dan pakan, proses produksi, pengolahan pascapanen, hingga distribusi dan pemasaran. Secara teoritis, integrasi vertikal seperti ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, menstabilkan harga, serta memperkuat posisi tawar peternak rakyat. Ketika hulu dan hilir dikuasai daerah, maka peternak tidak lagi sekedar menjadi objek pasar, melainkan bagian dari ekosistem industri.

Lebih jauh, yang sedang dibangun di NTB bukan hanya sistem produksi, tetapi juga tata kelola (governance) pembangunan yang bersifat lintas level. Pemerintah pusat menyiapkan kerangka kebijakan dan pendanaan, provinsi bertindak sebagai orkestrator, kabupaten/kota mengawal implementasi teknis, sementara desa menjadi simpul utama produksi dan pemberdayaan. Inilah praktik multi-level governance: pembangunan tidak bergerak satu arah dari atas ke bawah, melainkan melalui konsolidasi aktor dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Arah kebijakan Gubernur Miq Iqbal terlihat jelas dalam upaya mengintegrasikan peternakan dengan potensi lokal NTB, terutama jagung sebagai bahan baku utama pakan unggas. Ketergantungan pada pasokan luar daerah ingin diputus melalui pembangunan pabrik pakan lokal, riset protein alternatif, serta skema pembiayaan KUR bersubsidi bagi peternak rakyat. Di saat yang sama, peran BUMN diposisikan sebagai penyedia input strategis sekaligus off-taker, agar hasil produksi terserap pasar secara berkelanjutan.

Di sinilah kemudian Desa Berdaya menemukan relevansinya. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru. Peternakan rakyat, koperasi, dan kelompok usaha desa didorong masuk dalam kemitraan industri. Anak muda difasilitasi melalui pelatihan dan magang, sementara petani dan peternak diberi akses pembiayaan serta teknologi. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan inklusif: pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Bangun Industri Ayam Terintegrasi di NTB

Secara historis, NTB pernah dikenal sebagai lumbung ternak kawasan timur Indonesia. Namun tanpa penguasaan rantai nilai, potensi itu lama terfragmentasi. Kini, melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, daerah ini berpeluang merebut kembali peran strategisnya, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi sebagai pusat produksi bernilai tambah yang menopang ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, kebijakan ini bukan semata tentang ayam, pakan, atau investasi triliunan rupiah. Ini tentang mengembalikan martabat peternak lokal. Tentang menautkan tradisi beternak yang hidup di desa dengan sistem industri modern. Tentang memastikan masyarakat NTB tidak lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Jika konsistensi kebijakan ini terjaga - dari pusat hingga desa - maka NTB bukan hanya akan tumbuh sebagai sentra perunggasan baru Indonesia, tetapi juga sebagai contoh bagaimana pembangunan dapat berjalan selaras dengan budaya. Di titik itulah visi Gubernur Iqbal menemukan maknanya yang paling dalam: membangun masa depan dengan berpijak pada akar tradisi, agar kemandirian pangan tumbuh bersama kemandirian masyarakat.

(*)