Angka Kemiskinan NTB Turun Setahun Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Ringkasan Berita:

• Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 persen, menurun 0,53 persen poin terhadap September 2024. 
• Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 637,18 ribu orang, menurun 21,42 ribu orang terhadap September 2024. 
• Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp575.856/kapita/bulan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Tren positif terlihat dalam potret kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam rilis terbaru melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 11,38 persen, mengalami penurunan signifikan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (September 2024).

Bertepatan juga dengan hampir satu tahun pasagan Iqbal-Dinda memimpin Provinsi NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, dalam keterangan persnya menyampaikan, jumlah penduduk miskin di NTB kini berada di angka 637,18 ribu orang. Angka ini berkurang sebanyak 21,42 ribu orang dalam setahun terakhir.

"Penurunan ini tidak hanya terjadi secara tahunan, tetapi juga jika dibandingkan dengan Maret 2025, di mana terjadi pengurangan sebanyak 17,39 ribu orang miskin di NTB," ujar Wahyudin di Mataram, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Desa Berdaya: Strategi Pemprov NTB Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Perkuat Kemandirian Desa

Perdesaan Catat Penurunan Lebih Tinggi

Data BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, wilayah perdesaan menunjukkan performa yang lebih impresif dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan Perdesaan

Turun dari 11,51 persen (Maret 2025) menjadi 11,02 persen (September 2025). Secara jumlah, terdapat 13,65 ribu orang yang berhasil keluar dari kategori miskin di desa.

Kemiskinan Perkotaan 

Turun dari 12,02 persen (Maret 2025) menjadi 11,70 persen (September 2025), atau berkurang sekitar 3,74 ribu orang.

Garis Kemiskinan di NTB per September 2025 tercatat sebesar Rp575.856/kapita/bulan, di mana 75,82 persen di antaranya dipengaruhi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

Faktor Pendorong

BPS mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang menjadi "bantalan" ekonomi sehingga daya beli masyarakat miskin tetap terjaga, antara lain:

1. Efektivitas Bantuan Sosial

Realisasi Program Sembako mencapai 93,1 persen dan PKH telah menjangkau 219.364 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Beroperasinya 534 Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di seluruh NTB tidak hanya membantu nutrisi warga, tetapi juga menyerap tenaga kerja.

3. Stimulus Perumahan

Program bedah rumah (BSPS) sebanyak 1.610 unit dan program RTLH Pemprov NTB meningkatkan kualitas hidup sekaligus menyerap pekerja konstruksi.

4. Pengendalian Inflasi 

Operasi pasar murah yang gencar dilakukan Pemerintah Daerah bersama Bulog berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Ketimpangan Menurun, Ekonomi Tumbuh Pesat

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) NTB juga membaik menjadi 0,364, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,369. Artinya, distribusi pengeluaran di NTB kini berada pada kategori ketimpangan rendah.

Kondisi sosial yang membaik ini didukung oleh fondasi ekonomi yang sangat kuat. BPS mencatat Ekonomi NTB pada Triwulan IV-2025 tumbuh luar biasa sebesar 12,49 persen (y-on-y). 

Lonjakan ini didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh fantastis sebesar 137,78 persen berkat mulai beroperasinya aktivitas smelter secara masif.

"Peningkatan aktivitas industri dan ekspor hasil tambang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita, yang pada akhirnya memberikan dampak berantai pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran menjadi 3,05 persen," pungkas Wahyudin.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  (Diskominfotik) NTB Ahsanul Khalik mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi kerja profesional Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghadirkan data yang akurat dan terpercaya. 

Capaian ini menjadi modal optimisme bagi kita semua bahwa arah pembangunan NTB berada pada jalur yang tepat. 

"Ke depan, pemerintah berkomitmen terus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkeadilan," katanya.