Keberadaan Tim Ahli Gubernur NTB Dinilai Sangat Membantu Kerja OPD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Meski baru berusia beberapa bulan, kinerja Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi dirasakan sangat membantu dan positif oleh sejumlah kepala dinas dan OPD terkait. 

Pengakuan kinerja Tim Ahli Gubernur (TAG) yang baik juga diberikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. 

Gubernur NTB membentuk TAG pada Agustus 2025. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan akselerasi, koordinasi, pendampingan, dan penguatan kerja-kerja OPD, badan, biro, dan satuan kerja di lingkungan Pemprov NTB dalam menjalankan berbagai program pembangunan, dan visi-misi pasangan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. 

TAG berisikan 15 anggota yang terdiri dari berbagai keahlian, yang berasal dari berbagai profesi, seperti guru besar, mantan pimpinan Ombudsman RI NTB, hingga mantan birokrat berpengalaman dan mantan ahli di lembaga internasional. 

Selama ini TAG telah membantu sejumlah OPD terkait, mulai dari penyelarasan pelaksanaan SOTK baru, penelusuran potensi pajak dan retribusi, hingga pemetaan peta jalan fiskal NTB. 

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di depan sejumlah kepala OPD dalam acara peresmian sekretariat TAG awal Januari lalu mengakui terbantu dengan keberadaan TAG. 

“Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli gubernur dalam setiap pengawalan kebijakan saya,” ujarnya. 

lihat foto

Baca juga: Pemprov NTB: TAG–P3K Kerja Profesional dan Bernilai bagi Daerah

TAG dibentuk gubernur dan berada langsung dibawah tanggung jawab gubernur.

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi menjelaskan keberadaan TAG dirasakan sangat membantu OPD yang dipimpimnya dalam mempersiapkan program Desa Berdaya yang menjadi salah satu program prioritas pasangan Iqbal-Dinda. 

“Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah,” ujar Lalu Hamdi, Rabu (4/2/2026) lalu di Mataram.
 
Sementara itu mantan Kepala Bappenda NTB, Fathurrahman, yang kini Kepala BPSDM di tempat terpisah juga memberikan apresiasinya kepada TAG selama dia memimpin Bappenda NTB. 

“Tim Ahli Gubernur membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Cara berfikir anggota TAG membantu Bappenda kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi,” kata Fathurrahman. 

TAG juga membantu Bappenda NTB melakukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Fathurrahman yakin dengan pola yang diberikan TAG, PAD NTB tahun 2026 pasti akan naik signifikan. 

“Banyak kami temukan potensi pajak,” ujarnya. 

Kepala BKD NTB, Tribudiprayitno juga merasakan hal yang positif tentang kehadiran TAG. 

“Ada pola pencerahan cara berfikir yang out of the box yang diberikan TAG kepada kami dalam membangun sistim meritokrasi. TAG memberikan telaah, kajian kepada kami untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan kebuntuan memecahkan persoalan,” kata pria yang biasa disapa Yiyit ini. 

Ia memberikan contoh saat TAG memberikan jalan keluar bagi permasalahan penanganan P3K paruh waktu di lingkungan SMA/SMK. Yiyit mengakui dalam kerja birokrasi membutuhkan pemikiran, kajian untuk memperkuat pemahaman OPD pada tusi (tugas dan fungsi) masing-masing OPD. 

“Dan TAG membantu dengan sangat baik,” kata Yiyit. 

Terkait persoalan isu fiskal NTB yang minim, Kepala BKAD NTB, Nursalim juga menjelaskan kehadiran TAG sangat membantu dirinya dalam menata aset dan maping perencanaan fiskal. 

“Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. TAG juga membantu kami dalam akselerasi, percepatan program di OPD, termasuk maping fiskal,” kata Nursalim.
 
Sementara itu Koordinator TAG, Adhar Hakim menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, TAG sama sekali tidak mengambil alih tugas-tugas OPD. 

“Kami hanya membantu OPD yang ada untuk dalam menterjemahkan visi misi pak gubernur, membantu OPD jika ada bottle neck, atau kendala dalam menjalankan program-program pembangunan,” kata mantan Kepala Ombudsman NTB ini. 

Adhar menambahkan, TAG tidak bertugas menjalankan pelayanan publik dan belanja-belanja pelayanan publik seperti halnya OPD. Karena itu tidak tepat menyamakan wujud kerja TAG seperti OPD. 

“Yang menilai dan mengkur kinerja kami ya pak gub, karena pak gub sebagai user kami, dan kami langsung dibawah pak gub,” kata Adhar.