Menguatkan Birokrasi Lewat Meritokrasi: Ujian Loyalitas Para Pejabat Pemprov NTB

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTB menerapkan meritokrasi dan kinerja birokrasi secara objektif untuk memastikan pejabat bekerja secara profesional sesuai keahlian tanpa beban politik.

 

• Langkah ini bertujuan mengakselerasi visi "NTB Makmur Mendunia" serta mencapai target nol kemiskinan ekstrem di wilayah NTB pada tahun 2029 mendatang.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gebrakan demi gebrakan dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal demi menguatkan birokrasi di bawah kepemimpinannya, mulai dari perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga memutasi hampir setengah pejabat di dalamnya. 

Tujuan dilakukan ini untuk menguatkan birokrasi melalui proses meritokrasi, atau menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Bukan atas dasar kedekatan politik atau kekeluargaan. 

Bahkan tak tanggung-tanggung, pejabat yang kinerjanya buruk dalam menjalankan tugas sebagai kepala OPD, terpaksa diturunkan jabatannya menjadi kepala bidang atau demosi. 

Bukti Gubernur Iqbal menempatkan seseorang berdasarkan kemampuannya, dengan mempercayakan urusan pendapatan daerah kepada seorang dr Lalu Herman Mahaputra alias Dokter Jack.

Seorang pejabat Pemerintah Provinsi NTB yang lahir dan besar di dunia kesehatan, namun dipindah menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Gubernur Iqbal menegaskan penilaian terhadap kinerja para pejabat selama 10 bulan terakhir dilakukan secara objektif, profesional berdasarkan loyalitas kepada visi kepemimpinan. 

"Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan loyalitas kepada visi kepemimpinan, komitmen dan kinerja," kata Iqbal, Jumat (9/1/2026).

Baca juga: Dari Direktur RSUD ke Bapenda, Dokter Jack Siap Sembuhkan Kondisi Fiskal NTB

Puluhan pejabat yang dilantik di posisi yang baru tersebut akan tetap dilakukan evaluasi kinerja, baik melalui internal pemerintahan ataupun survei kepuasan masyarakat. 

Bagi Iqbal selama 10 bulan menjabat sudah banyak waktu yang hilang hanya untuk membenahi birokrasi saja, sekarang dengan komposisi baru ini semua harus sudah bisa berlari dengan formasi birokrasi yang baru. 

"Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan pemerintahan," kata Iqbal. 

Sejak menjabat sebagai Gubernur NTB, terhitung sudah tiga kali melakukan mutasi pejabat. Pertama dilakukan April 2025 lalu, saat itu ada 26 pejabat eselon II yang digeser. 

Kemudian mutasi kedua dilakukan pada September 2025, saat itu ada sejumlah pejabat hasil seleksi terbuka dilantik serta pejabat yang pernah dimutasi kembali digeser ke jabatan barunya. 

Otak-atik formasi birokrasi ini tidak lain untuk mencari posisi yang tepat guna mengakselerasi visi NTB Makmur Mendunia, sehingga pada tahun 2029 nanti semua yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tuntas. 

Salah satu program Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang sudah berjalan saat ini yaitu Desa Berdaya. 

Tahun pertama ini, sebanyak 40 desa dari 106 dengan status miskin extrem menjadi perhatian pemerintah. Ratusan pendamping desa dikerahkan untuk mengurai akar persoalan di dalamnya. 

Semua OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing juga, diarahkan untuk memberikan intervensi kepada keluarga miskin ekstrem. 

Harapannya tahun 2029 NTB nol kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi satu digit.

Maka dengan komposisi OPD yang ramping serta pejabat yang baru dilantik ini, tahun 2026 ini mesin birokrasi Iqbal-Dinda bisa berlari dan memberitahu dampak pembangunan bagi masyarakat. 

Sebab jika para pejabat ini tidak menunjukkan loyalitas dan komitmen bekerja, bisa saja akan menyusul lima pejabat yang di demosi karena memiliki kinerja yang buruk. 

(*)