Bertia NTB
BGN NTB Membolehkan Siswa Request Menu MBG dalam Batas Wajar
BGN membolehkan siswa tidak menerima program makan bergizi gratis (MBG), asal dilaporkan ke SPP.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Ringkasan Berita:
- BGN membolehkan siswa tidak menerima program makan bergizi gratis (MBG), asal dilaporkan ke SPP.
- BGN juga diperbolehkan untuk merequest menu, selama itu masih dalam batas wajar.
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Gizi Nasional (BGN) membolehkan siswa tidak menerima program makan bergizi gratis (MBG), asal dilaporkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk didata.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Nusa Tenggara Barat (NTB), Eko Prasetyo mengatakan, laporan tersebut bertujuan agar SPPG bisa menyesuaikan kembali produksi makanan yang dibuat.
"Boleh (Menolak) silahkan sampaikan kepada masing-masing SPPG, kita tidak bisa melarang itu hak masing-masing. Khawatir kalau dipaksakan tidak dimakan malah jadi mubazir," kata Eko, Jumat (24/4/2026).
Eko juga meminta agar sekolah terus berkoordinasi dengan SPPG masing-masing jika ada kegiatan yang meliburkan siswanya, karena jika tidak dilaporkan makanan tetap diproduksi namun sasarannya tidak ada.
Akhirnya makanan tersebut diberikan kepada yang bukan sasaran, akhirnya program ini tidak tepat sasaran.
"Kalau bisa dikomunikasikan dengan kepala SPPG, hari ini ada kegiatan misalnya 300 anak tidak hadir. Kita tidak akan produksi dan anggaran tetap aman di virtual account gitu," kata Eko.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Reaktivasi Dapur MBG di NTB Bulan April
Selain itu sekolah atau sasaran juga diperbolehkan untuk merequest menu, selama itu masih dalam batas wajar dan bisa di produksi oleh masing-masing dapur.
"Bisa request tapi yang bisa diproduksi, kalau bisa jangan yang berkuah, bersantan karena itu rawan. Di beberapa kasus nasional yang bermasalah itu yang berkuah dan bersantan," jelas Eko.
Sebagai informasi dapur SPPG yang sebelumnya sempat ditutup, karena tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan tidak memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagian sudah beroperasi.
Tersisa 147 dapur yang belum beroperasi dari 302 dapur yang ditutup, ditargetkan yang ditutup ini April ini bisa kembali dibuka. Karena dampaknya para penerima manfaat tidak mendapatkan makanan, karena SPPG-nya tidak dialihkan.
(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/REQUES-MBG-2026.jpg)