Selasa, 14 April 2026
NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

Berita NTB

Potensi Rp2 Miliar, Pemprov NTB Dorong 4 Unit BLUD Perikanan Beroperasi Maksimal

Pemprov NTB mengoptimalkan empat BLUD sektor perikanan untuk meningkatkan PAD hingga Rp2 miliar di tengah keterbatasan anggaran pusat.

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM/Robby Firmansyah
OPTIMALISASI BLUD: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutan) NTB, Muslim saat ditemui, Senin (6/4/2026). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memanfaatkan empat badan layanan umum daerah (BLUD) di sektor perikanan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 
Ringkasan Berita:
  • Pemprov NTB mengoptimalkan empat BLUD sektor perikanan untuk meningkatkan PAD hingga Rp2 miliar di tengah keterbatasan anggaran pusat.

  • Selain itu, nelayan didorong beralih ke komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang guna meningkatkan ekonomi daerah.

 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memanfaatkan empat badan layanan umum daerah (BLUD) di sektor perikanan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutan) NTB, Muslim mengatakan, tahun ini ada empat BLUD yang bisa dimanfaatkan yakni Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, Pelabuhan Perikanan Pulau Sumbawa dan UPT Balai Pengembangan Perikanan.

"Itu potensinya bisa mencapai Rp2 miliar dari empat BLUD ini," kata Muslim, Senin (6/4/2026).

Hanya saja kendalanya saat ini, pemerintah daerah ingin merevitalisasi pelabuhan perikanan yang ada saat ini.

Perencanaannya sudah disampaikan ke pusat, namun imbas dari efisiensi anggaran ini rencana tersebut harus dibatalkan.

Baca juga: 357 Nakes Non Database di Lombok Tengah Akan Dialihkan Jadi Tenaga Profesional Melalui Skema BLUD

Padahal pemerintah daerah berharap ini bisa direalisasikan agar cakupan dan dampak ekonominya bisa lebih besar, ini juga yang membuat Pemerintah Provinsi NTB mengubah pola pengelolaan keuangannya di tiga pelabuhan perikanan tersebut dengan sistem BLUD.

"Sekarang kita balik caranya supaya pelayanan publik tidak terganggu, misalnya ketika ada gangguan terkait dengan air bersih pemulihan ini tidak lagi memanfaatkan APBD tetapi menggunakan BLUD," jelas Muslim.

Selain itu pemerintah secara perlahan ingin mendorong nelayan di Tanjung Luar, bisa seperti di Labuhan Lombok untuk menangkap tuna dan cakalang bukan lagi hiu. Sebab menurut Muslim nilai ekonomi dua komoditas ini lebih tinggi.

"Secara ekonomi komoditi cakalang dan tuna lebih mahal dari hiu," jelasnya.

Itu sebabnya nelayan di Labuhan Lombok diarahkan ke Tanjung Luar agar bisa mengajar nelayan di sana, sehingga kedepan komoditas yang dihasilkan bisa sama.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved