Laba Jamkrida NTB Tembus Rp3,82 Miliar, Dewan Minta Dampak Nyata bagi UMKM Digenjot

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi mengapresiasi kinerja PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang menunjukan tren positif dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 kata Sambirang, laba bersih dari perusahaan ini mencapai Rp3,82 miliar sehingga mampu menyumbang deviden kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang saham sebesar Rp1,89 miliar.

Return on Equity (RoE) atau imbal hasil ekuitas adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan, menghasilkan laba bersih menggunakan modal dari pemegang saham sebesar 11,28 persen.

Sementara Return on Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya sebesar 7,49 persen.

"Baik RoE maupun RoA nya ini melampaui target," ujarnya.

Politisi partai keadilan sejahtera (PKS) ini menyampaikan dari sisi kesehatan perusahaan, Jamkrida sangat baik dengan jumlah pertumbuhan aset sebesar 128 persen.

Namun demikian Sambirang memberikan beberapa catatan terhadap kinerja perusahaan ini, yakni target penjaminan hanya 46,77 persen. Likuiditas sangat tinggi sebesar 616 persen dan masih bisa dioptimalkan lagi.

Baca juga: Kinerja PT GNE Membaik, DPRD NTB Beri Catatan Serius

Sambirang juga mengatakan jumlah nasabah pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 13.491 menjadi 12.117. Subrogosi juga menurutnya masih lemah.

"Meskipun perusahaan terus sehat dan untung, dampak bagi ekonomi daerah dan UMKM harus semakin digenjot. Karena BUMD bukan hanya soal untung, tapi harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan daerah," ujar Sambirang.

Ia berharap kedepan perusahaan ini bisa merencanakan bisnis lebih maju dan realistis, ekspansi penjaminan lebih agresif, perbaikan manajemen risiko sehingga bisa meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

(*)